TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan pencabutan subsidi minyak goreng curah perlu diubah ke subsidi minyak goreng kemasan sederhana.

Menurut Bhima pemberian subsidi tetap penting. "Untuk menjaga harga minyak goreng terjangkau bagi pelaku usaha makanan minuman skala UMKM dan masyarakat pendapatan menengah bawah," ujarnya pada Tempo 25 Mei 2022.

Bhima berujar sebaiknya seluruh rantai distribusi minyak goreng curah maupun kemasan sederhana, di bawah kendali Bulog agar pengawasan lebih mudah. Ia mengatakan, selama ini model subsidi minyak goreng curah diserahkan ke skema swasta, yang berakibat pada masih panjangnya rantai distribusi.

"Jadi Bulog harus bermain maksimal, beri kewenangan lebih dan infrastruktur pergudangan harus ditambah hingga menjangkau seluruh wilayah," kata Bhima.

Menurutnya, tidak akan efektif menurunkan harga minyak goreng karena mengulang kesalahan pada DMO sebelumnya. Masalah mahalnya minyak goreng, kata dia, ada di persoalan distribusi. "Meski pasokan berlimpah selama distribusi dikendalikan swasta maka marjin keuntungan dari tiap titik distribusi akan sulit dikendalikan, ujarnya.

Adapun pemerintah mengumumkan akan menghentikan program subsidi minyak goreng curah pada 31 Mei 2021. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan penghentian subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak goreng curah yang mulai menurun pada pekan ini.

"Kami tinggal menunggu tanda tangan dari Menteri Perindustrian untuk perubahan ketiga mengenai determinasi program penyediaan minyak goreng curah ini dalam pendanaan BPDPKS dan mekanisme kembali ke DMO," kata Putu seperti yang dikutip dari Bisnis.com, 25 Mei 2022.

RIANI SANUSI PUTRI | BISNIS

Baca Juga: Subsidi Minyak Goreng Curah Akan Berakhir, Pengusaha Bisa Ajukan Pembayaran Dana