Jadi Wakil Ketua OJK, Mirza Adityaswara Mengundurkan Diri sebagai Dirut LPPI

Selasa, 24 Mei 2022 07:22 WIB

Senior Deputi BI Mirza Adityaswara saat mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di gedung BI, Jakarta, Kamis 18 Juli 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta -Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) mengumumkan Mirza Adityaswara telah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama pada Senin, 23 Mei 2022.

Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt), LPPI telah menunjuk Edy Setiadi yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur LPPI, hingga pengangkatan pejabat definitif Direktur Utama LPPI yang baru.

"Pengunduran diri Bapak Mirza Adityaswara sebagai Direktur Utama LPPI tersebut sehubungan dengan amanah dan pengabdian baru yang dipercayakan negara yakni sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), merangkap Ketua Komite Etik, periode 2022-2027," kata Kepala Divisi Corporate Secretary LPPI Prima Firiasari dalam keterangan tertulis Senin, 23 Mei 2022.

Mirza akan menjadi wakil DK OJK berdasarkan hasil rapat musyawarah mufakat Komisi XI DPR RI atas hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) medio April 2022 lalu.

LPPI menyampaikan penghargaan tertinggi dan ucapan terima kasih kepada Mirza Adityaswara atas kontribusi dan dedikasinya selama dua tahun berkarya dan memimpin transformasi LPPI sebagai lembaga pendidikan dan tempat bagi industri keuangan untuk mengembangkan sumber daya yang mumpuni bagi
pertumbuhan sektor jasa keuangan.

Sejak awal memimpin LPPI, kata dia, Mirza Adityaswara yang memiliki power of communication yang sangat baik memberikan teladan kepada generasi penerus LPPI akan pentingnya menjalin komunikasi baik secara eksternal maupun internal, sehingga LPPI mampu melewati masa sulit selama pandemi.

Upaya itu dilakukan dengan mendorong berbagai pengembangan layanan dan perbaikan metode pelatihan, sejalan dengan upaya strategis yang memperhatikan masalah sosial dan ramah lingkungan sebagai implementasi dari praktik keuangan berkelanjutan.

Hal ini diwujudkan dalam corporate planning LPPI dengan menempatkan LPPI sebagai Center of Sustainable Finance Knowledge (CSFK) dan salah satu SDGs Center yang ditetapkan Bappenas sejak tahun 2019. Kini di saat industri keuangan tengah memasuki era baru seiring dengan kemajuan teknologi digital, LPPI tetap menunjukkan komitmennya untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan sejak tahun 2021.

"LPPI semakin mengokohkan diri sebagai lembaga penyedia training yang siap melayani kebutuhan klien baik secara online, offline maupun hybrid," ujarnya.

Baca Juga: Rudiantara jadi Ketua Indonesia Fintech Society Gantikan Mirza Adityaswara

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

2 hari lalu

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

Kantor BPRS Saka Dana Mulia ditutup untuk umum dan PT BPRS Saka Dana Mulia menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

Baca Selengkapnya

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

2 hari lalu

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

2 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

4 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

4 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

6 hari lalu

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

6 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

Penyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan

6 hari lalu

Penyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan

Penyaluran pendanaan AdaKami pada Januari-April 2024 mencapai Rp 4,6 triliun.

Baca Selengkapnya

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

7 hari lalu

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal dominasi penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing ke sektor hilirisasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

7 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya