INFO BISNIS - Pemerintah telah menaikkan kebijakan KUR tanpa agunan. Presiden sendiri secara khusus telah memberi arahan kepada sejumlah lembaga penyalur untuk mengintegrasikan kebijakan tersebut.

Secara klaster khusus sektor pertanian, pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp26,8 triliun untuk KUR pangan, Rp7,84 triliun untuk KUR holtikultura, Rp20,3 triliun untuk perkebunan, dan Rp15,1 triliun untuk peternakan.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi berbagai harapan dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian melalui dana kredit usaha rakyat (KUR). Ia berharap dapat mendongkrak kinerja pertanian khususnya di tahun anggaran 2022 seiring dengan upaya penguatan produksi pangan, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian tersebut.

"Kami selalu bersoal dengan anggaran. Oleh karena itu tadi ada kesepakatan bahwa anggaran Kementan 2022 harus bisa terakselerasi dengan daya produktifitas yang lebih baik melalui pemanfaatan kebijakan KUR yang digulirkan Bapak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dimanfaatkan di bidang pertanian," ucapnya dalam kesempatan lalu.

Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan akan menggelar Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh Vol.3 dengan tema Pemanfaatan KUR untuk Agribisnis.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi, mengatakan akan memaksimalkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kostratani sebagai pusat pembelajaran termasuk tentang pemanfaatan KUR untuk peningkatan agribisnis.

Tujuan utama pelatihan ini, kata Dedi, agar para petani mengerti dan memahami apa itu bagaimana memanfaatkan KUR untuk peningkatan usaha tani nya. "Karena itu, semua penyuluh harus melakukan pendampingan secara maksimal agar petani mau dan mampu memanfaatkan dana dari KUR tersebut secara maksimal untuk mengembangkan agribisnisnya," ujarnya.

Dedi menyebut sudah menugaskan agar para penyuluh di seluruh pelosok bisa mendukung para petani untuk mendapatkan KUR, memanfaatkannya, dan mengembalikan pinjaman agar usaha agribisnisnya semakin berkembang. Untuk mengakses KUR, para petani bisa meminta bantuan penyuluh. "Misalnya satu penyuluh itu satu atau dua desa di Pulau Jawa. Tapi kalau luar Pulau Jawa bisa sampai 5 desa," ujarnya.

Dalam pelatihan ini juga diberikan materi bagaimana caranya mengembalikan Dana KUR. "Dan tidak kalah penting bagaimana kita caranya mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga bisa melipatgandakan modal, men-scaling up segala usahanya jadi mudah menjadi pengusaha petani yang tangguh," tutur Dedi.

Sebagai informasi, pelatihan ini melibatkan petani, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S), Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA), Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Duta Petani Milenial/Duta Petani Andalan (DPM/DPA), Perhimpunan Penyuluh Pertanian (PERHIPTANI) dan insan pertanian lainnya yang akan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) lingkup BPPSDMP.

Pembukaan serentak dilakukan pada 24 Mei dan pelatihan dilaksanakan hingga tanggal 26 Mei. Pelatihan akan dilaksanakan secara luring (offline) di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi dan akan di-relay di seluruh UPT lainnya dengan metode online dan offline. (*)