TEMPO.CO, Jakarta -PT Pertamina (Persero) tengah menyusun perkiraan belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk membangun infrastruktur energi terintegrasi berbasis bauran energi di Ibu Kota Negara.

Namun demikian, Pertamina masih menunggu keputusan pemerintah ihwal skenario perpindahan aparatur sipil negara atau ASN yang lebih dahulu menetap di IKN.

“Adapun perkiraan kebutuhan capex yang disusun akan ditetapkan berdasarkan skenario perpindahan ASN yang kami terima yaitu skenario 7.000, 11.000 dan 60.000 ASN, hal tersebut akan berdampak pada permintaan dan kebutuhan capex-nya,” kata Pjs Vice President Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari melalui pesan WhatsApp, Selasa, 17 Mei 2022.

Sebagaimana peta jalan yang disusun pemerintah, pembangunan infrastruktur energi tersebut akan berlangsung dalam lima tahap yakni tahap pertama pada 2022 hingga 2024, tahap kedua 2025 hingga 2029, tahap ketiga 2030 hingga 2034, tahap keempat 2035 hingga 2039 dan tahap kelima 2040 sampai 2045.

Saat ini, kata Heppy, Pertamina telah mengupayakan fase pertama untuk perencanaan konstruksi penyediaan Mobile Refueling Unit (MRU) untuk BBM, penyediaan Jaringan Gas Alam (Pipeline/CNG Truck/LNG Truck ), dan sistem Kelistrikan Kalimantan (Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS) serta infrastruktur penyimpanan energi.

“Untuk penyediaan energi, Pertamina akan memanfaatkan produksi lapangan sekitar. Dari lapangan sekitar, gas akan ditransportasikan menggunakan Trucking ISO Tank atau pipa. Jika menggunakan pipa, asumsi skenarionya adalah tapping dari pipanisasi Senipah sampai Balikpapan,” tuturnya.

Ihwal pengadaan bahan bakar minyak atau BBM, Pertamina tengah menyediakan Mobile Refueling Unit (MRU) pada tahap konstruksi. Selanjutnya akan dilakukan transisi kebutuhan energi bauran di sektor transportasi dan komersial.

“Energy Mix di sektor transportasi dan komersial akan dilayani BBM High Grade (low emission) dan pada fase green energy di 2035 dan seterusnya akan dilanjutkan dengan transisi ke EV & Fuel Cell Hydrogen Station,” tuturnya.<!--more-->

Sementara itu, dia mengatakan, Pertamina masih mengkaji lebih lanjut terkait dengan upaya konversi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kawasan IKN. Pertimbangannya, model operasi dan kebiasaan konsumen SPKLU akan berbeda dengan SPBU.

Menurut dia, SPKLU akan lebih banyak di Rumah-Rumah ataupun tempat pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan, taman rekreasi hingga parkiran.

“Dengan demikian, jika bisnis SPKLU menggunakan model bisnis seperti SPBU, masih perlu dikaji lebih lanjut.

Adapun model bisnis tersebut masih bisa cocok, jika segmen yang digarap adalah segmen transportasi publik seperti bus kota, angkutan kota, sehingga SPKLU dapat ditempatkan di pool atau terminal mereka,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono mengatakan minat investor domestik dan internasional untuk investasi pada proyek infrastruktur Migas dan ketenagalistrikan belakangan kembali meningkat pada proyek IKN di Kalimantan Timur.

Sidik menuturkan peningkatan kepercayaan investor itu dipengaruhi karena perkembangan pengerjaan IKN yang sudah mulai terlihat pada awal tahun ini. Sidik mengatakan rancangan dasar untuk infrastruktur dan jaringan Migas termasuk ketenagalistrikan tengah dikerjakan oleh kementerian dan lembaga teknis terkait.

“Jadi pembicaraan untuk calon investor terkait dengan jaringan Migas dan Ketenagalistrikan ini terus berjalan, rancangan dasar untuk jaringan itu sudah disiapkan oleh kementerian dan lembaga terkait,” kata Sidik melalui sambungan telepon, Selasa, 17 Mei 2022.

Hanya saja, Sidik mengatakan, dirinya belum dapat menerangkan lebih detil ihwal jumlah investor dan nilai komitmen investasi awal yang sudah muncul pada proyek infrastruktur energi tersebut. Dia memastikan minat investor dari mancanegara dan dalam negeri cukup tinggi untuk ikut berinvestasi di proyek energi IKN yang berbasis pada energi baru dan terbarukan atau EBT.

Baca Juga: Terkini Bisnis: Saham GOTO Dipantau BEI, Larangan Ekspor CPO Untungkan Malaysia