Said Iqbal: Kelas Pemodal Cari Keuntungan, Kelas Buruh Cari Jaminan Sosial

Reporter

Editor

Sabtu, 14 Mei 2022 16:51 WIB

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi saat aksi unjuk rasa menolak wacana aturan baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT), di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat

“Redistribusi kekayaan yang adil dan merata untuk makanan. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri kaya ini,” kata dia.

Iqbal menuturkan berdirinya Partai Buruh juga bertujuan sebagai political bargain ke parlemen sehingga bisa menyalurkan agenda tersebut. Aksi hari ini, yang disebut May Day Fiesta, menjadi titik awal sekitar 50 ribu buruh untuk menyuarakan tuntutan itu. Adapun 18 tuntutan Partai Buruh dalam aksi ini antara lain:

1. Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja.

2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas.

3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB.

4. Tolak upah murah.

5. Hapus outsourcing.

6. Tolak kenaikan pajak PPn.

7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran.

8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan.

9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria.

10. Stop kriminalisasi petani.

11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis

12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS.

13. Pemberdayaan sektor informal.

14. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.

15. Driver ojek online adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya.

16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang.

17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih).

18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.

Partai Buruh menggelar aksi 14 Mei ini di GBK setelah berkoordinasi dengan kepolisian Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Sekretariat Negara. Awalnya estimasi massa buruh direncanakan 100 ribu, namun menjadi 50 ribu orang dengan syarat protokol kesehatan dan wajib booster.

“Itulah kesepakatan akhirnya boleh menggunakan GBK,” kata Said Iqbal.

Baca: Massa di GBK Mulai Bubarkan Diri, Orator Ingatkan Coblos Partai Buruh

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu