Jokowi Larang Ekspor CPO, Rizal Ramli: Contoh Kebijakan Asal Populer Tapi Ngasal
Reporter
Mutia Yuantisya
Editor
Martha Warta Silaban
Minggu, 24 April 2022 11:44 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom senior Rizal Ramli kembali mengkritik keputusan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Menurutnya, langkah yang ditempuh Jokowi merupakan kebijakan asal populer.
“Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal (emoticon) Kebijakan yg dirumuskan tanpa data2 kwantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek (emoticon),” katanya dalam unggahan Twitter, @RamliRizal pada Sabtu, 23 April 2022.
Selain Rizal Ramli, peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus menduga akan ada kompensasi atau penalti yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara tujuan ekspornya. Sebab, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke banyak negara, di antaranya Cina, India, Pakistan, Amerika Serikat bahkan Malaysia.
Dia mengatakan secara umum, kontrak ekspor kelapa sawit bersifat jangka panjang. Selain itu, jika pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO tidak akan serta-merta membuat harga minyak goreng turun.
Menurut Heri, bahan baku minyak goreng di dalam negeri kemungkinan akan melimpah, tetapi tidak semua minyak mentah dapat diolah menjadi minyak goreng.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan banhwa pemerintah telah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.
“Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” kata Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Jumat, 22 April 2022.
Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di Tanah Air. “Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” katanya.
Baca Juga: BPKN Dukung Keputusan Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO
