Soal Isu Investor IKN Mundur, Luhut: Malah Tambah Investornya Sekarang

Rabu, 30 Maret 2022 18:49 WIB

Presiden Jokowi dalam ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Dalam ritual ini turut hadir seluruh gubernur atau yang mewakili dari 34 provinsi dan juga 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu mundurnya investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya soal dana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Jadi jangan dibuat isu-isu untuk Ibu Kota Negara (IKN) investornya pergi. Nggak, malah tambah investornya sekarang,” ujar Luhut saat ditemui saat meninjau terowongan enam proyek kereta cepat di Purwakarta pada Rabu, 30 Maret 2022.

Dia mengklaim bahwa pemerintah sudah pasti bekerja sama dengan pihak dari Abu Dhabi yang akan menginvestasikan US$ 20 miliar di IKN. Dana tersebut, kata Luhut, masuk melalui Sovereign Wealth Fund.

Selain itu, kata Luhut, Abu Dhabi juga bekerja sama dengan Shenzhen, Cina. Luhut mengatakan jumlah nilai investasi yang akan digelontorkan dari negara tirai bambu itu belum dipastikan dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

“Kemudian Saudi Arabia sekarang juga meminta, karena saya bertemu dengan Prince Muhammad Bin Salman. Beliau juga meminta untuk investasi di ibu kota baru. Sekarang sudah bertemu semua ini,” ungkap Luhut.

Advertising
Advertising

Terkait Softbank yang beberapa waktu lalu mundur dari proyek IKN, Luhut mengatakan, hal itu karena Softbank Vision Fund mengalami kerugian. "Masayoshi dengan saya sering teleponan. Dia punya Vision Fund habis. Karena itu datangnya dari Abu Dhabi dan Saudi Arabia US$ 100 miliar. Sekarang enggak ada, dia mau investasi apa?"

Setelah dari berbagai pihak yang disebutkannya, Luhut menyatakan pihak dari Amerika Serikat bertanya terkait tentang investasi di ibu kota baru tersebut. “Kemarin dari Amerika juga nanya, ya terbuka mana saja yang mau datang,” tuturnya.

Dia pun juga menegaskan bahwa pemerintah menggunakan kawasan pemerintahan itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian terkait dengan dana urunan atau crowd funding dari masyarakat, Luhut mengatakan itu bisa saja dilakukan.

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

3 jam lalu

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

Bendesa Adat Berawa Ketut Riana diduga memeras pengusaha yang membutuhkan rekomendasi perizinan investasi

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

4 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

4 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

9 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

11 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

11 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

1 hari lalu

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

Luhut berharap pelaksanaan WWF dengan jumlah peserta yang tercatat lebih 30.000 dari 148 negara itu dapat berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya