Banjir Impor Bikin Jokowi Geram, Pengamat Ungkap Kebodohan Kolektif

Sabtu, 26 Maret 2022 20:27 WIB

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan didampingi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana (ketiga kiri) dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kedua kiri) saat peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging di Central Parking Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat, 25 Maret 2022. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kekecewaannya kepada beberapa instansi pemerintah lantaran membeli banyak barang-barang impor. Menurut Presiden Jokowi, seharusnya anggaran tersebut dapat digunakan untuk membeli barang-barang produksi dalam negeri.

Dengan begitu akan membuka lapangan pekerjaan yang jika dihitung bisa membuka hingga 2 juta lapangan pekerjaan. "Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor. Mau kita teruskan? Ndak, ndak bisa," kata Presiden dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu 26 Maret 2022.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan itu adalah bagian dari fakta kebodohan kolektif yang kemudian dijalankan oleh pemerintah.

"Artinya apa? Tidak ada multiplier effect, itu yang kemudian menjadi catatan. Agenda pembangunan infrastruktur kita luar biasa masif. Tetapi pertanyaan kita kemudian kenapa tidak tercipta multiplier effect?," kata Umam dalam dalam diskusi Membaca Arah Politik Dibalik Polemik Penundaan Pemilu pada Sabtu 26 Maret 2022.

Dia juga mempertanyakan mengapa sebelum adanya pandemi pertumbuhan ekonomi nasional hanya terjebak di angka 5 persen. Angka tersebut menurutnya tidak cukup untuk membangkitkan ekonomi nasional yang memiliki komposisi populasi 270 juta lebih penduduk.

<!--more-->

Advertising
Advertising

Dia menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus mencapai minimal 6-7 persen agar bisa melakukan peningkatan serapan tenaga kerja.

Ekonom asal AS Arthur Okun dalam teori dasarnya menyatakan setiap pertumbuhan ekonomi atau penurunan ekonomi 2 persen akan berimplikasi pada terciptanya atau berkurangnya 1 persen pengangguran di suatu negara.

"Kalau kita hanya 5 persen, itu artinya tidak terjadi multiplier effect. Akhirnya apa, seberapa besar kekuatan APBN dikeluarkan, rakyat tidak merasakan apa-apa. Dan itu adalah sebuah fakta politik ekonomi yang ternyata seperti itu." ungkapnya.

BACA: Pemindahan IKN, Jokowi: Bukan Proyek Mercusuar, Bukan untuk Gagah-gagahan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

6 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

8 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

8 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

9 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

10 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

10 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

11 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

12 jam lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

14 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

14 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya