Kesal Soal Impor, Jokowi Sebut Kata Bodoh hingga Minta Hadirin Tak Tepuk Tangan

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 26 Maret 2022 09:20 WIB

Presiden Jokowi dalam keterangannya terkait Kebijakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Panduan Protokol Kesehatan Ramadan dan Idulfitri 1443 H, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022. Sementara itu, bagi para pejabat dan pegawai pemerintah, kegiatan buka puasa bersama dan gelar griya (open house) masih dilarang. BPMI Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kejengkelannya saat menyoroti banyaknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat maupun daerah.

"Cek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. [Pemerintah] daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali Rp 535 triliun, lebih gede di daerah," kata Presiden saat Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Provinsi Bali, 25 Maret 2022.

Kekesalan Jokowi terhadap maraknya pengadaan barang dan jasa yang diimpor diungkapkannya dengan menyebut kata 'bodoh' hingga meminta hadirin tidak tepuk tangan.

Sebut Kata Bodoh
Saat mengungkapkan potensi pengadaan barang dan jasa tidak impor atau membeli produk-produk dalam negeri, Jokowi menyebut hal tersebut bisa memacu pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat dan daerah 1,5 sampai 1,71 persen dan BUMN 0,4 persen. Caranya, pemerintah pusat dan daerah maupun BUMN konsisten membeli barang yang diproduksi pabrik-pabrik dan UKM-UKM dalam negeri.

"Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini, malah beli barang-barang impor," kata Presiden.

Selain itu, Jokowi menyebut jika pengadaan barang dan jasa dibeli di dalam negeri, akan ada investasi dan membuka lapangan kerja. Dia memperkirakan hal itu bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. "Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini," kata dia.
<!--more-->
Minta Hadirin Tidak Tepuk Tangan
Selain menyebut kata 'bodoh', Jokowi meminta menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN yang hadir pada acara itu untuk tidak bertepuk tangan menanggapi pidatonya.

"Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan," kata Presiden saat hadirin bertepuk tangan menanggapi pernyataan pengadan barang dan jasa dari dalam negeri bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan.

Begitu pula saat para hadirin bertepuk tangan merespons pernyataan Jokowi agar APBN, APBD, dan anggaran BUMN mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara membeli barang buatan sendiri. "Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa," kata Presiden.

Presiden Jokowi meminta 40 persen dari Rp 1.071,4 triliun potensi belanja pemerintah pusat dan daerah digunakan untuk pengadaan produk lokal. Besarnya yaitu Rp 400 triliun dan ditargetkan bisa tercapai Mei 2022 ini.

"Tadi pagi saya cek baru Rp 214 triliun," kata dia.

Advertising
Advertising

Target yang diungkapkan Jokowi adalah bagian dari upaya pemerintah dalam gerakan bangga buatan Indonesia. Nilai Rp 400 triliun yang semula adalah target sampai akhir tahun, dipercepat ke Mei 2022 ini.

FAJAR PEBRIANTO

Baca: Kata Stafsus Sri Mulyani Soal Gilang Juragan 99 Lapor SPT dan Ikut Tax Amnesty

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

3 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

4 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

5 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

6 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

6 jam lalu

43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

PT Inka tahun ini memasuki usia ke-43. Perusahaan persero ini memproduksi manufaktur untuk perkeretaapian, produknya telah menyebar ke mancanegara.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

7 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

7 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

8 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

9 jam lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

11 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya