Eksklusif, Bos Otorita IKN Jawab Risiko Proyek Ibu Kota Mangkrak

Selasa, 22 Maret 2022 14:19 WIB

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono (kanan) dan Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe (kiri) saat wawancara dengan Tempo di Palmerah, Jakarta, Senin 21 Maret 2022. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono menjawab soal keragu-raguan publik atas risiko mangkraknya proyek mercusuar ibu kota baru. Bambang mengatakan pemerintah telah memiliki peta jalan agar ibu kota dapat dibangun secara berkelanjutan.

“Kami buat dengan tahap-tahap sebagaimana layaknya kita bangun kota yang sustainable. Itu sebabnya membangun fondasinya sangat penting karena itulah yang menentukan keberlanjutan,” ujar Bambang dalam wawancara dengan Tempo, Senin, 21 Maret 2022.

Bambang menceritakan sejak sepuluh hari dilantik sebagai pemimpin IKN oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi, ia optimistis proyek akan berjalan. Mantan bos Asian Development Bank (ADB) ini makin yakin lantaran pemerintah memiliki visi untuk membangun ibu kota dengan konsep kota hijau atau green city yang mengandalkan teknologi.

Konsep tersebut sejalan dengan upaya masyarakat dunia mengurangi emisi karbon. Sampai saat ini, Bambang melihat tantangan utama untuk membangun ibu kota sebatas persoalan waktu. “Tantangannya ada tiga. Pertama waktu, kedua waktu, ketiga waktu,” kata dia.

Pemerintah mengejar pembangunan IKN tahap pertama kelar pada 2024. Dua tahun mendatang, sebanyak 60 ribu orang aparatur sipil negara (ASN) sudah mulai dipindahkan ke ibu kota baru, sehingga bangunan pemerintahan, perumahan, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya harus sudah tersedia.

Wakil Ketua IKN Dhony Rahajoe melihat dukungan masyarakat menjadi tuas penting bagi keberlanjutan pembangunan IKN. Dengan konsep pembangunan IKN yang mengutamakan kota hijau, ia yakin masyarakat akan ikut serta mengawal proyek sampai selesai.

“Frame masyarakat pun saat ini condong ke kepedulian terhadap lingkungan. Otomatis kontrol sosial pasti ada,” ujar dia.

Bahkan ia membuka kemungkinan ada pengumpulan dana masyarakat atau crowd funding untuk mendanai IKN. Keikutsertaan masyarakat dianggap membuat tata-kelola pembangunan ibu kota supaya baik. (Baca wawancara selengkapnya di sini.)

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

BACA: Pertamina Anggarkan Dana EBT 14 Persen dari Total Belanja Modal

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

9 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

9 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

11 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

14 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

19 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

20 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

20 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya