Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan pandangan Pemerintah terkait RUU IKN dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan juga mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Presiden Joko Widodo berharap belanja daerah mampu mendorong peningkatan produksi lokal.
"Terkait dengan titipan Presiden agar belanja-belanja daerah itu mendorong produksi dari daerah yang bersangkutan,"ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengutip pesan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) di Manado, Sulawesi Utara,Senin 21 Maret 2022.
Bila ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) jauh lebih baik agar serapan belanja barang dan jasa tidak merembes keluar. "Harapannya agar berputar di provinsi dan kabupaten dan kota masing-masing," ujarnya.
Menteri mencontohkan keluhan dari Papua dan Papua Barat dimana yang memenangkan tender atau kegiatan barang dan jasa berasal dari luar.
"Kita berharap bisa kembali ke daerah sehingga perputaran ekonomi terjadi di daerah," harapnya.
Karena itu Menteri berharap LKPP sebagai 'market place' dapat mendorong usaha mikro kecil dan menengah di daerah agar benar-benar efektif dalam rangka penyediaan barang dan jasa.
Daerah harus mengalokasikan setidaknya 40 persen belanja pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada UMKM lokal, sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.
Dalam Rakorgub tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar, dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
1 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
