TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Achmad Kusna Permana menyatakan pihaknya berencana melakukan pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada akhir tahun depan atau 2023.

Saat ini Bank Muamalat Indonesia atau BMI adalah perusahaan terbuka yang belum tercatat di BEI. Perseroan sebelumnya telah merampungkan aksi Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) VI atau rights issue pada awal 2022.

Dalam aksi korporasi itu, BMI menerbitkan saham Seri C sebanyak 40 miliar lembar, dengan nominal Rp 30 dan harga pelaksanaan Rp 30. Adapun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), selaku pemegang saham mayoritas bank tersebut menginjeksi dana Rp 1 triliun dalam aksi itu.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, perusahaan terbuka yang melakukan melakukan penawaran efek bersifat ekuitas wajib mencatatkan sahamnya di Bursa.

Sebelum POJK ini berlaku, OJK juga memberikan masa transisi dua tahun bagi entitas yang melakukan penawaran umum, tetapi belum tercatat di Bursa. Artinya, setelah 2023, seluruh perusahaan terbuka wajib mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Lebih jauh, Permana mengatakan, sejalan dengan aturan OJK, perseroan pada akhir 2023 akan melakukan IPO. Rencana ini akan dibarengi dengan konsolidasi antara perseroan dengan BPKH.

<!--more-->

“Jadi, setelah 2 tahun ke depan kami lebih rapi dan pada saat itu BPKH mungkin juga sudah bisa lebih bagus,” kata Permana, Kamis, 17 Maret 2022.

Sejalan dengan rencana itu, Permana mengatakan belum menghitung target dari price to book value atau PBV. Pasalnya, kata dia, masih banyak faktor yang belum bisa diprediksi pada saat ini. Apalagi, BPKH juga baru efektif menjadi pengendali perseroan per Februari 2022.

BPKH sebelumnya juga telah memastikan untuk membawa Bank Muamalat melantai di bursa. Kepala BPKH Anggito Abimanyu, beberapa waktu lalu, mengatakan langkah tersebut telah direncanakan oleh pihaknya.

Namun demikian, Anggito belum bisa memastikan kapan rencana itu berlangsung. Sebagai pemegang saham pengendali, BPKH telah menginvestasikan dana senilai Rp 3 triliun kepada BMI. Rinciannya, Rp 1 triliun disuntik melalui rights issue dan Rp 2 triliun untuk membeli instrumen subordinasi berbasis akad syariah.

BISNIS

Baca: Usai HET Dicabut, Ibu-ibu di Pamekasan Cerita Kelimpungan Cari Minyak Goreng

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.