Luhut: RI Akan Punya Industri Petrokimia Terbesar, Buat Outcome USD 67 Miliar

Kamis, 17 Maret 2022 17:39 WIB

Pada 2016, Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah menjadi pengganti sementara Menteri ESDM, Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat. Arcandra diberhentikan karena memiliki dua kewarganegaraan. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Indonesia akan memiliki industri petrokimia terbesar di kawasan ekonomi hijau Kalimantan Utara. Industri tersebut tengah dikembangkan dan akan menghasilkan pemasukan bagi negara hingga nyaris Rp 1.000 triliun.

“Kita akan memiliki the largest petrochemical industry di dunia dan itu akan membuat outcome US$ 67 miliar,” ujar Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret 2022.

Adapun industri hilirisasi petrokimia berdiri di kawasan ekonomi Kalimantan Utara yang luasnya mencapai 30 hektare. Luhut menuturkan pembangunan industri petrokimia membutuhkan investasi sebesar US$ 56 miliar.

Selain industri petrokimia, kawasan bernama Green Industrial Park ini bakal memproduksi beragam produk bernilai tambah tinggi, seperti aluminium dan semikonduktor. Pengembangan kawasan ekonomi hijau secara keseluruhan memerlukan modal US$ 132 miliar sampai 2029.

Luhut berujar pengembangan hilirisasi industri di Kalimantan Utara akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pemenuhan bahan baku yang berasal dari impor. Dia mengungkapkan, pandemi Covid-19 telah mengubah cara pandang Indonesia terhadap kebutuhan industrinya.

Advertising
Advertising

“Kita pelajari waktu Covid-19, India lockdown, kita paracetamol saja enggak punya. Sekarang akibat itu, kita sudah punya. Per hari ini lebih dari 40 persen (bahan baku) kita penuhi dari dalam negeri,” ucap Luhut.

<!--more-->

Pengembangan industri hijau sejalan dengan komitmen Indonesia menurunkan minimal 29 persen emisi pada 2030. Indonesia juga berupaya mencapai net zero carbon pada 2060 untuk mencegah dampak perubahan iklim. “Bisa lebih cepat,” kata Luhut.

Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, sebelumnya menyatakan pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara menggunakan skema business to business (B2B).

Oleh sebab itu, ia mengklaim pembangunan kawasan industri hijau ini sama sekali tidak melibatkan pemerintah, baik dalam penyertaan modal maupun akuisisi lahan.

“Peran pemerintah dalam pengembangan kawasan industri hijau ini adalah memfasilitasi percepatan perizinan dan insentif sesuai ketentuan aturan yang ada supaya pembangunan kawasan industri ini dapat menjadi kawasan yang kondusif dan ramah bagi investor,” ujar Jodi dalam keterangannya seperti dikutip pada Kamis, 22 Desember 2021.

Adapun KIPI yang merupakan kawasan industri hijau baru saja diresmikan peletakan batu pertama pembangunannya pada Selasa, 21 Desember 2021 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala Negara meminta pembangunan ini dikawal agar menjadi pusat ekonomi yang kondusif dan aman bagi para investor.

Baca: Usai HET Dicabut, Ibu-ibu di Pamekasan Cerita Kelimpungan Cari Minyak Goreng

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

58 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

14 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

19 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

20 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

21 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

23 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

23 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya