TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta jangan sampai ada persepsi Presidensi Indonesia di G20 tahun ini akan mengabaikan pengusaha nasional.

"Jangan ada satu persepsi dengan Forum G20 ini kemudian seolah-olah swasta nasional akan diabaikan. Itu tidak benar. Justru ini peluang yang tepat untuk kita memaksa pengusaha luar (FDI) untuk kolaborasi positif," katanya dalam Inaugurasi Kelompok Kerja Perdagangan, Investasi, dan Industri G20/Inauguration Trade, Investment, and Industry Working Group (TWIIWG) yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, 8 Februari 2022.

Sebagai mantan pengusaha, Bahlil meyakinkan sejak masuk pemerintahan, ia selalu mendorong kolaborasi antara investasi asing dan pengusaha dalam negeri. Hal itu dilakukan pemerintah untuk mendorong ekonomi berkeadilan.

"Yakinlah bahwa sejak saya jadi Kepala BKPM, Menteri Investasi, tidak ada satu investasi asing yang masuk ke Indonesia tanpa kolaborasi. Wajib kolaborasi, minimal dengan BUMN. Kalau tidak, pengusaha nasional yang ada di daerah atau pengusaha nasional yang memenuhi syarat. Ini syarat mutlak," katanya.

Di sisi lain, pemerintah pun tengah menyusun aturan agar investasi asing dan dalam negeri bisa berkolaborasi dengan baik dan memberi manfaat.

Bahlil membenarkan jika investor asing memiliki kemampuan teknologi mumpuni yang diharapkan bisa membantu Indonesia. Namun, ia tak ingin negara yang menguasai teknologi itu mengambil semua bagian kekayaan alam Indonesia seenaknya.
<!--more-->
"Kami ini punya teknologi belum bagus. Teknologinya baru dari luar negeri yang paling bagus. Tetapi kita tidak boleh merelakan kekayaan negeri kita kepada orang yang menguasai teknologi tanpa ada hitung-hitungan ekonomi, kolaboratif yang baik. Maka negara punya posisi bagaimana membuat regulasi yang win win, menguntungkan investor yang punya teknologi tapi pengusaha nasional pun tidak boleh ditinggalkan," katanya.

Bahlil pun menilai Presidensi Indonesia di G20 tahun ini jadi momentum penting untuk menegaskan kepentingan Indonesia itu.

Contoh lainnya, lanjut dia, terkait urusan karbon di mana banyak negara asing, khususnya Eropa, yang memaksa Indonesia harus lebih berkelanjutan di sektor kehutanan.

"Sekarang ini orang-orang di Eropa, khususnya, ingin kita investasi di kehutanan harus sustainable, nggak boleh potong-potong kayu. Oke, kita nggak potong kayu, investasi kehutanan pasti akan sedikit terkoreksi. Tapi negara-negara yang butuh karbon itu, dia harus invest ke Indonesia. Ruang-ruang ini yang harus kita mainkan agar semua dapat manfaat, tapi semua juga harus berkorban. Jangan enak di lu nggak enak di gue. Tidak boleh," kata Bahlil.

ANTARA