Foto udara pembangunan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Ahad, 23 Januari 2022. Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar kereta cepat ini sudah siap operasional pada bulan Juni 2023. ANTARA/Raisan Al Farisi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie, mempertanyakan nasib kereta cepat Jakarta-Bandung pasca-pemindahan ibu kota negara (IKN). Ia khawatir proyek jumbo ini berujung sia-sia lantaran sepi penumpang.
“Dengan perpindahan IKN, ini akan mengurangi kesibukan transportasi yang begitu rupa. Ini harus diperhitungkan,” ujar Syarif dalam rapat Komisi V bersama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, Senin, 7 Februari 2022.
Syarif meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan proyek kereta cepat. Apalagi, modal pembangunan sepur cepat tersebut dilaporkan membengkak Rp 27 triliun menjadi Rp 113,9 triliun.
Proyek jumbo yang kini konstruksinya telah mencapai 79,9 persen itu, Syarif menduga, akan terus membebani APBN di tengah fokus pemerintah memindahkan ibu kota. Musababnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, pemerintah memutuskan agar kereta cepat dapat memperoleh pendanaan dari suntikan APBN melalui penyertaan modal negara (PMN).
Skema pembiayaan itu berbeda dari rencana awal yang tidak melibatkan APBN. “Melihat kondisi ini, apakah tidak lebih tepat, sebelum kita melangkah, sebaiknya dibatalkan? Cina sendiri menarik diri. Kenapa kita paksakan kita (negara) harus masuk?” katanya.
Menurut Syarif, akan lebih aman apabila pemerintah menghentikan proyek kereta cepat sebelum negara merugi terlalu banyak. Politikus Partai NasDem itu mengingatkan pemerintah akan banyaknya proyek transportasi yang gagal, seperti LRT Palembang dan Bandara Kertajati.
“Mana lebih untung, menghentikan atau tetap melanjutkan? Saya khawatir akan membuat beban-beban yang lain,” ucapnya.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan pemerintah masih menunggu kajian ulang prestudi kereta cepat setelah terjadi pembengkakan modal. Kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan bergantung pada kajian prestudi tersebut.
“Kita coba lihat secara detail asumsi yang digunakan, termasuk cost over run yang akan terjadi akibat pembangunan (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) yang molor dan pandemi yang masih berlangsung,” katanya.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klikhttps://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
