TEMPO.CO, Jakarta -PT Pertamina Patra Niaga menjawab isu kelangkaan minyak tanah yang dikabarkan terjadi di Maluku yang sempat disoroti Kantor Staf Presiden (KSP). Pertamina menyatakan stok sebenarnya mencukupi, tapi minyak tanah yang merupakan barang subsidi ini cepat habis karena ikut dikonsumsi oleh kelompok yang tidak berhak menerimanya.

"Kami harus akui bahwa ini ada pihak-pihak yang juga mengambil kesempatan," kata Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun, saat dihubungi, Kamis, 3 Februari 2022.

Sebelumnya di hari yang sama, KSP menepis isu kelangkaan minyak tanah di Maluku. KSP menyebut pasokan minyak di provinsi tersebut dipastikan aman setelah Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta melakukan pemantauan langsung ke lapangan. "Berdasarkan pantauan kami tidak ada masalah dalam penyediaan minyak tanah di Maluku,” kata dia.

Edi lalu menjelaskan kondisi di daerah seperti Maluku dan Papua sama, yaitu minyak tanah masih jadi andalan rumah tangga. Lalu pada hari-hati besar keagamaan, bisa terjadi peningkatan konsumsi minyak tanah.

Seharusnya minyak tanah bersubsidi ini diterima oleh ibu rumah tangga. Tapi di lapangan, minyak tanah ini ikut dipakai sebagai bahan bakar motor tempel di perahu penyeberangan antar pulau di Maluku. "Ini sudah jadi rahasia umum," kata dia.

Minyak tanah yang dipasok dari daerah Wayame, Ambon, sebenarnya tersedia dan mencukupi. Menjelang hari besar, pasokan pun juga bertambah di atas volume hari biasa.

Tapi berapa pun banyaknya minyak tanah yang diguyur ke pasar, kata Edi, pasti akan habis karena juga dipakai untuk kebutuhan perahu ini. Seharusnya, kebutuhan transportasi tersebut menggunakan Pertalite.

Itulah sebabnya, kata Edi, muncul pemberitaan bahwa minyak tanah di Maluku langka. Sejumlah pemberitaan media lokal tercatat mewartakan adanya kelangkaan minyak tanah tersebut sekitar bulan lalu. Salah satunya di Kota Tual.

Walhasil, Pertamina cabang Maluku pun diundang oleh DPRD Maluku untuk memberikan penjelasan. "Kami tidak pernah mengurangi jatah, karena perintah dilaksanakan sesuai kuota yang ada," kata Edi.

Menurut Edi, pengawasan untuk penyaluran minyak tanah bersubsidi ini memang sejatinya juga melibatkan pemerintah daerah. Sebab, kewenangan Pertamina hanya sampai APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).<!--more-->

Pjs Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting tidak merinci lebih lengkap upaya perusahaan mengatasi persoalan ini. Ia hanya menyebut perusahaan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan dan penyaluran yang tepat sasaran. "Stok kami siapkan sesuai dengan kebutuhan dan kuota yang ditentukan," kata dia.

Sejak Desember 2021, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas telah memberi penugasan kepada Pertamina Patra Niaga, dan juga AKR Corporindo. Selain menyalurkan solar 15,1 juta kiloliter, keduanya juga ditugaskan menyalurkan minyak tanah 480 ribu Kiloliter.

Lebih lanjut dalam keterangannya, Febry juga menjelaskan bahwa dirinya menemukan stok pasokan minyak tanah di Wayame, Ambon, Maluku, per 1 Februari 2022, sebesar 2500 Kiloliter (KL) atau setara dengan kebutuhan 12 hari ke depan. Selain itu, ia menyebut Pertamina juga sudah mengirimkan kapal tanker dengan muatan 5000 KL kerosen ke Wayame.

Pasokan ini juga dikirim ke titik-titik lain seperti Tual sebanyak 1155 KL atau setara dengan stok 34 hari. Lalu, pengiriman ke Masohi sebanyak 970 KL atau setara stok 17 hari.

Dalam keterangan ini, KSP juga mencantumkan bahwa sebelumnya Pertamina telah melakukan pertemuan dengan dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Maluku. Perusahaan minyak pelat merah itu bertemu DPRD untuk membahas isu kelangkaan minyak tanah.

Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana yang dicatat KSP, Pertamina menjelaskan tiga isu yang menyebabkan kelangkaan. Di antaranya konversi minyak tanah ke elpiji, terjadinya panic buying karena isu penimbunan, dan dugaan adanya sejumlah pangkalan yang tidak beroperasi karena libur panjang.

Febry kemudian meminta pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat proaktif memastikan ketersediaan minyak tanah di agen-agen resmi dan melakukan penertiban di pengecer tidak resmi. “Pemerintah daerah beserta jajaran harus terus memantau kebutuhan, ketersediaan, dan distribusi di agen yang ada, guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” kata dia.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah segera meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan bila ditemukan upaya penyimpangan. Mulai dari penimbunan karena panic buying atau dalam rangka tujuan lain yang merugikan masyarakat.

Menurut dia, KSP akan terus melakukan pemantauan guna memastikan kebutuhan masyarakat akan minyak tanah terpenuhi dengan layak. “Kami minta pemerintah daerah dan Pertamina terus berkoordinasi sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: KSP Bantah Minyak Tanah Langka di Maluku

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.