TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menargetkan pada tahun 2022 ini cakupan kepesertaan naik menjadi 244,9 juta jiwa dengan indeks kepuasan di atas 80 persen.

"Artinya, dari sepuluh peserta delapan di antaranya mereka puas," katanya dalam acara peluncuran Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara virtual, Kamis, 3 Februari 2022.

Adapun hingga akhir tahun 2021 lalu, cakupan kepesertaan program JKN hingga 2021 berjumlah 235,7 juta jiwa dengan indeks kepuasan di atas 80 persen.

Per 31 Desember 2021, iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp 139,55 triliun. Pada periode itu tercatat peningkatan akses pelayanan kesehatan terjadi di 23.608 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 2.810 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Adapun pengumpulan dana iuran pada tahun ini ditargetkan mencapai Rp 152, 27 triliun. Sementara dari sisi peningkatan akses pelayanan kesehatan mencapai 23.430 FKTP dan lebih dari 3.000 untuk FKRTL.

Pemerintah, kata Ali, juga mematok target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 bahwa perlindungan JKN bisa mencapai 98 persen populasi masyarakat Indonesia. "Target ini adalah tantangan yang cukup besar, yaitu bisa mencapai 98 persen dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia."

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung perluasan kepesertaan dan mewujudkan ekosistem program JKN yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inpres ini terbit untuk menggenjot jumlah peserta program JKN alias BPJS Kesehatan.

<!--more-->

"Perlu dilakukan upaya percepatan untuk mencapai target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), di antaranya dengan mengeluarkan Inpres ini," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet, Yuli Harsono, dalam acara peluncuran Inpres secara virtual, Kamis, 3 Februari 2022.

Per 31 Desember 2021, kata Yuli, jumlah peserta JKN baru mencapai 235 juta jiwa atau sekitar 86 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut, kata dia, perlu ditingkatkan karena target RPJMN 2024 yaitu 98 persen penduduk.

Sehingga, kata dia, Inpres Nomor 1 ini terbit untuk mencapai sejumlah tujuan. Mulai dari meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, sampai menjamin keberlangsungan program JKN.

Dalam Inpres Nomor 1 ini, kata Yuli, Jokowi pada intinya memberikan tiga instruksi kepada 30 pimpinan kementerian lembaga, hingga gubernur dan bupati. Pertama yaitu mengambil langkah kewenangan masing-masing untuk mengoptimalisasi JKN.

Kedua, yaitu memberikan dukungan untuk memperluas kepesertaan, dengan memastikan penerima layanan publik jadi peserta aktif di dalam JKN. Ketiga, yaitu melakukan penyempurnaan regulasi dalam melakukan optimalisasi JKN.

Selain itu, Yuli menyebut Inpres Nomor 1 ini juga melengkapi aturan yang sudah lebih dulu terbit yaitu Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Beleid terakhir ditetapkan sejak 25 Maret 2021.

Pemerintah, kata Yuli, berharap Inpres Nomor 1 dan Nomor 2 ini dapat lebih meningkatkan pemberian jaminan sosial di bidang kesehatan (BPJS Kesehatan) dan ketenagakerjaan bagi penduduk Indonesia. Sehingga, Universal Health Coverage alias cakupan kesehatan semesta dapat tercapai di Tanah Air.

ANTARA | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Kata Mendag Soal Minyak Goreng di Pasar Masih Ada di Atas Harga Eceran Tertinggi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.