Pemerintah Diminta Jalan Terus Ambil Alih Blok Natuna
Sabtu, 17 Januari 2009 11:11 WIB
TEMPO Interaktif, Semarang: Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Sony Keraf meminta agar pemerintah jalan terus untuk mengambil alih Blok Natuna D-Alpha setelah kontrak kerja sama dengan ExxonMobil telah berakhir.
Indonesia dan PT Pertamina tidak perlu takut dengan ExxonMobil dan pemerintah Amerika Serikat terkait polemik pengelolaan Blok Natuna D-Alpha tersebut. "Pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi manuver mereka. Karena Natuna memang milik kita, jadi segeralah ambil," kata Sony Keraf kepada Tempo di Semarang, Sabtu (17/1).
Sony menilai, yang dilakukan Exxonmobil dalam soal pengelolaan Blok Natuna hanyalah manuver-manuver yang tidak perlu ditanggapi secara serius. "Itu hanya manuver kesana kemari mencari perhatian, tidak perlu ditanggapi" ucap Sony. Ia berharap pemerintah melakukan berbagai langkah untuk merebut kembali pengelolaan Blok Natuna untuk selanjutnya dikelola PT Pertamina.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Abdurrahman Wahid ini menyatakan, pengelolaan penambangan minyak dan gas di wilayah Natuna memang sudah menjadi milik Indonesia seiring berakhirnya Kontrak Kerja Sama (KKS) pada 9 Januari 2005 lalu. ExxonMobil diminta agar konsisten dengan perjanjian yang sudah ditandatangani sebelumnya. "Kalau memang sudah berakhir kan ya sudah," ujar dia.
Sony menjamin, baik kalangan DPR maupun fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung langkah pemerintah yang akan terus berjalan mengambil Natuna. "Dalam persoalan ini, PDI Perjuangan dan DPR siap memberikan memback-up politik kepada pemerintah," katanya. Menurut Sony, saat ini bangsa Indonesia sudah mampu menggarap blok Natuna.
Sebelumnya, ExxonMobil berkukuh KKS Natuna masih dimilikinya dengan alasan rencana pengembangan (POD) telah diajukan pada akhir Desember tahun lalu. ExxonMobil memposisikan diri untuk melakukan kerja sama dengan Pertamina.
Namun, pemerintah menegaskan, kontrak ExxonMobil di Blok Natuna D-Alpha telah berakhir sejak 9 Januari 2005. Sejak kontrak berakhir maka otomatis pengajuan penggarapan blok itu tidak akan diproses oleh Badan Pengatur Kegiatan Hulu Migas (BP Migas).
ROFIUDDIN
Indonesia dan PT Pertamina tidak perlu takut dengan ExxonMobil dan pemerintah Amerika Serikat terkait polemik pengelolaan Blok Natuna D-Alpha tersebut. "Pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi manuver mereka. Karena Natuna memang milik kita, jadi segeralah ambil," kata Sony Keraf kepada Tempo di Semarang, Sabtu (17/1).
Sony menilai, yang dilakukan Exxonmobil dalam soal pengelolaan Blok Natuna hanyalah manuver-manuver yang tidak perlu ditanggapi secara serius. "Itu hanya manuver kesana kemari mencari perhatian, tidak perlu ditanggapi" ucap Sony. Ia berharap pemerintah melakukan berbagai langkah untuk merebut kembali pengelolaan Blok Natuna untuk selanjutnya dikelola PT Pertamina.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Abdurrahman Wahid ini menyatakan, pengelolaan penambangan minyak dan gas di wilayah Natuna memang sudah menjadi milik Indonesia seiring berakhirnya Kontrak Kerja Sama (KKS) pada 9 Januari 2005 lalu. ExxonMobil diminta agar konsisten dengan perjanjian yang sudah ditandatangani sebelumnya. "Kalau memang sudah berakhir kan ya sudah," ujar dia.
Sony menjamin, baik kalangan DPR maupun fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung langkah pemerintah yang akan terus berjalan mengambil Natuna. "Dalam persoalan ini, PDI Perjuangan dan DPR siap memberikan memback-up politik kepada pemerintah," katanya. Menurut Sony, saat ini bangsa Indonesia sudah mampu menggarap blok Natuna.
Sebelumnya, ExxonMobil berkukuh KKS Natuna masih dimilikinya dengan alasan rencana pengembangan (POD) telah diajukan pada akhir Desember tahun lalu. ExxonMobil memposisikan diri untuk melakukan kerja sama dengan Pertamina.
Namun, pemerintah menegaskan, kontrak ExxonMobil di Blok Natuna D-Alpha telah berakhir sejak 9 Januari 2005. Sejak kontrak berakhir maka otomatis pengajuan penggarapan blok itu tidak akan diproses oleh Badan Pengatur Kegiatan Hulu Migas (BP Migas).
ROFIUDDIN
