TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) akan terlibat dalam pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan warga di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) REI Soelaeman Soemawinata mengatakan anggota asosiasinya telah diminta berpartisipasi oleh pemerintah.

“Nah apa yang bisa dibangun REI di dalam tanah IKN itu, ya tentu hunian ASN (aparatur sipil negara) bisa, TNI, Polri. Kemudian hunian yang non-ASN, artinya orang-orang yang di sana, yang bergerak di bidang pelayanan, rumah komersial,” ujar Soelaeman saat dihubungi pada Rabu, 26 Januari 2022.

Pemerintah berencana merampungkan pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) hingga 2024. Di dalam KIPP dan wilayah sekitarnya tersebut akan berdiri Istana Negara, gedung-gedung pemerintah, fasilitas umum, sampai perumahan bagi pegawai negeri maupun aparatur negara.

Menurut Soelaeman, dibutuhkan sekitar 100-200 ribu unit hunian untuk menampung PNS di ibu kota baru. Jumlah yang jumbo itu akan dibangun bertahap sampai 2045 atau sesuai target penyelesaian pengembangan ibu kota.

“Kami sudah punya pengalaman untuk membangun kawasan skala besar sekitar 500-6.000 unit yang tersebar di 34 lokasi seputar Jabodetabek. Itu meliputi 50 hektare, seperti Lippo Cikarang, Lippo Village, macam-macam,” kata dia.

Soelaeman berujar selain perumahan, para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi REI akan membangun ikut rumah sakit, rumah toko, sekolah, rumah ibadah, universitas, sampai properti yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi sebuah kota. “Semua sesuai dengan keahliannya,” kata dia.

Ihwal mahalnya tanah di IKN karena kemunculan spekulan-spekulan, Soelaeman mengatakan para pengusaha percaya pemerintah memiliki mekanisme untuk mengontrol harga. Dia menyebut pemerintah akan melakukan pembebasan lahan dengan mekanisme sesuai ketentuan Undang-undang.

<!--more-->

Karena itu, ia menyebut kehadiran spekulan tidak akan mengganggu modal para pengusaha. “Spekulan itu enggak ada urusan sama kami. Kan kami mau membangun (perumahan dan fasilitas) sebagai bentuk berpartisipasi,” katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap pertama hingga 2024 mencapai Rp 110 triliun. Anggaran itu akan dipakai untuk membangun seluruh kawasan inti pemerintahan.

“Anggaran ini skemanya ada dari KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), ada APBN, lebih bagus lagi kalau ada investasi dari BUMN,” ujar Suharso, kemarin.

Suharso menyatakan pada tahap pertama, pemerintah akan merampungkan infrastruktur dasar di kawasan inti. Pembangunan ini termasuk untuk perumahan PNS guna mendukung pemindahan aparatur negara ke IKN.

Sampai 2024, Suharso mengatakan pemerintah berencana memboyong 11-15 ribu PNS. Bila ditambah keluarganya, jumlah warga yang akan menempati ibu kota pada tahap awal mencapai 33 ribu orang. Karena itu, dibutuhkan perumahan yang mampu menampung jumlah tersebut beserta fasilitas pendukungnya, seperti sekolah, puskesmas, toko, sampai pasar.

Pemerintah, kata Suharso, terbuka dengan investasi swasta yang akan masuk untuk mendukung pengembangan fasilitas di sekitar KIPP, khususnya fasilitas komersial. “Kalau saya cenderung kalau bisa diberikan ke pelaku ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Baca: Bahlil: Sampai Ayam Tumbuh Gigi, Tak Mungkin Pendapatan USD 12.000 kalau..

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.