Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) didampingi Dirut PT INKA (Persero) Budi Noviantoro (kanan) melihat papan informasi sebelum melepas secara resmi gerbong barang produksi di PT INKA ke New Zealand di Madiun, Jawa Timur, Jumat 31 Desember 2021. INKA Group mengekspor 262 gerbong barang jenis container flat top wagon ke Kiwi Rail New Zealand yang merupakan badan usaha milik negara New Zealand. ANTARA FOTO/Siswowidodo
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF), melaksanakan program pembangunan dan penggantian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultansi Pengembangan dan Peningkatan SBNP antara Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dengan konsorsium ANSE Technologies Co.Ltd.
Budi menyambut baik adanya kerja sama yang diharapkan dapat meningkatkan keandalan SBNP, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia.
“Saya yakin konsorsium ANSE Technologies Co.Ltd dapat menjaga komitmen dalam melaksanakan pembangunan dan penggantian menara suar dan rambu suar di 20 Distrik Navigasi di seluruh Indonesia, yang tersebar di 103 lokasi,” kata Budi dalam keterangan tertulis Sabtu, 22 Januari 2022.
Adapun pekerjaan pembangunan dan penggantian SBNP tersebut, meliputi menara suar sebanyak delapan unit dan rambu suar sebanyak 95 unit, yang tersebar di 20 distrik navigasi di seluruh Indonesia, dengan nilai kerja sama sekitar US$ 7,04 juta. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam kurun waktu 34 bulan dari 2022 sampai 2024.
Budi berpesan dalam melaksanakan pekerjaan, tetap mematuhi aturan yang berlaku dan mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran. <!--more--> Plt. Dirjen Perhubungan Laut Arief Toha menjelaskan, program kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi dan pemenuhan kebutuhan SBNP di Indonesia, seiring dengan pertambahan dan peningkatan aktivitas dan jalur pelayaran di berbagai wilayah Indonesia.
Ia mengungkapkan, saat ini Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub memiliki SBNP sebanyak 3.088 unit. Namun keseluruhan SBNP tersebut baru mencapai 73,35 persen, jika dibandingkan dengan panjang garis pantai Indonesia dan kebutuhan SBNP yang ideal.
Walau memiliki SBNP yang terbatas, kehandalan SBNP Indonesia saat ini sudah mencapai 96,7 persen, sehingga perairan Indonesia tidak dianggap sebagai black area atau suatu kondisi perairan yang sangat berbahaya untuk pelayaran.
“Dengan adanya kerja sama ini, kebutuhan SBNP dapat dipenuhi dan akan semakin menunjang kelancaran dan menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia,” ucap Plt Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub tersebut.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
