TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau perusahaan untuk kembali menerapkan work from home atau WFH untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Hal tersebut sesuai arahan Presiden Jokowi atau Joko Widodo pada rapat terbatas yang digelar hari Ahad, 16 Januari 2022. Meski tetap mengikuti level PPKM berdasarkan asesmen yang ada, Luhut mengimbau masyarakat untuk mulai membatasi aktivitas keluar rumah dan berkumpul yang tidak perlu.

"Ini saya ulangi, kalau tidak perlu kumpul-kumpul, tidak usah kita kumpul. Sama halnya dengan perkantoran, jika seandainya opsi work from home masih tetap mampu menjaga tingkat produktivitas, kita serahkan kepada pimpinan teratas untuk melakukan asesmen sendiri. Saya menghimbau opsi tersebut (WFH) bisa diambil," ujar Luhut.

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) ini juga pun mengimbau agar kegiatan perkantoran diatur agar tidak perlu 100 persen WFO (Working From Office).

"Kalau di kantor tidak perlu 100 persen, ya tidak usah 100 persen yang hadir. Jadi diatur saja, lihat situasinya, apakah dibikin 75 persen untuk dua minggu ke depan, itu bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Khususnya kantor," kata Luhut. "Kalau industri saya kira tidak ada masalah."

Ia juga mengimbau seluruh kementerian dan lembaga agar meminimalkan kegiatan rapat-rapat yang dilakukan secara offline atau luring dan sebisa mungkin melakukannya secara daring. "Tapi tidak juga melarang untuk ketemu. Saya serahkan juga kepada teman-teman untuk melakukan asesmen sendiri," ucapnya.

<!--more-->

Selain itu, Luhut juga mengingatkan agar seluruh masyarakat agar terus taat dan mematuhi protokol kesehatan. Sebab, kelalaian dan kecerobohan sekecil apapun yang timbul akan mengulang pengalaman kelam di masa lalu, yaitu melonjaknya kasus Covid-19 serta pengetatan aktivitas yang membatasi mobilitas.

Sebelumnya, kata Luhut, Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh masyarakat dapat membatasi diri untuk berpergian ke luar negeri. Pejabat pemerintah pun saat ini telah dilarang melakukan dinas ke luar negeri dalam tiga minggu ke depan.

"Hanya kalau betul-betul perlu saja pergi ke luar negeri. Pejabat-pejabat pemerintah malah sudah dilarang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tiga minggu ke depan ini," tuturnya.

Dalam keterangan pers hasil rapat terbatas soal PPKM secara daring di Jakarta kemarin, Luhut menegaskan bahwa meski sistem kesehatan Indonesia sudah cukup siap dalam menghadapi Omicron. Ia menyebutkan kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama menekan laju penyebaran kasus. "Pemerintah siap, kalau masyarakat tidak siap, itu juga jadi masalah," katanya.

ANTARA

Baca: NFT Foto Selfie dengan KTP Dijual Rp 11 Jutaan, Kemendagri Beberkan Bahayanya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.