Sri Mulyani Berharap Ekonomi Bali Diversifikasi, Tak Cuma Andalkan Pariwisata

Minggu, 16 Januari 2022 09:24 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menggelar konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, 31 Desember 2021. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap Bali mulai melakukan diversifikasi pasar untuk mengandalkan kegiatan ekonomi di sektor lain, seperti pertanian. Dia melihat pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran sehingga ke depan, Pulau Dewata tak boleh hanya menggantungkan perekonomiannya pada sektor pariwisata.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara Gebyar UMKM yang dihelat Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di Ubud, Bali. Sri Mulyani melihat, Bali memiliki potensi besar karena memiliki sistem subak dan lahan untuk pertanian organik.

Bali bisa memanfaatkan sektor pertanian selagi permintaan pasar dunia untuk produk pertanian organik sangat tinggi. Selain pertanian, Sri Mulyani melihat UMKM di Pulau Dewata mesti diberdayakan. Dia menyatakan pemerintah akan terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar sektor UMKM bisa terus tumbuh dan melakukan ekspansi ke pasar global.

“Pemerintah memberikan technical asistance, misalnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, membantu UMKM melalui unit teknis untuk menembus pasar ekspor,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Sabtu petang, 15 Januari 2022.

Dia berharap agar pandemi segera teratasi dan ekonomi pulih lagi. Dengan demikian, pangsa pasar UMKM akan berkembang dan bisa bangkit setelah sektor pariwisata membaik.

Advertising
Advertising

Adapun pameran produk UMKM yang digelar di Ubud menghadirkan berbagai produk kerajinan khas Bali. Misalnya, anyaman kulit bambu, batok kelapa, tenun ikat dan uang kepeng, produk minyak urut, sampai produk arak bali dan kopi.

<!--more-->

Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah mengatakan kontribusi UMKM, termasuk usaha ultra mikro, mencapai 61,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

UMKM juga mampu menyerap 97 persen total tenaga kerja dan sekitar 60 persen dari total investasi di Indonesia. “PIP sebagai salah satu lembaga yang mendukung perkembangan usaha ultra mikro di Indonesia akan membantu upaya menggerakkan ekonomi di sektor mikro dan ultra mikro agar bisa meningkat dan berkembang,” kata dia.

Pada akhir 2021, PIP telah menyalurkan Rp 18,07 triliun pinjaman ultra mikro (UMi) kepada lebih dari 5,39 juta orang debitur di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pada 2022, PIP menargetkan penyaluran pembiayaan UMi akan menjangkau 2 juta orang pelaku usaha ultra mikro.

Khusus Bali, penyaluran UMi dilakukan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, Koperasi Krama Bali, dan Koperasi UGT Nusantara. Modal itu diklaim telah menjangkau 15.899 pelaku usaha dengan nilai mencapai Rp 65,59 miliar.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

BACA: Sri Mulyani Sebut Insentif Fiskal Impor Vaksin 2021 Capai Rp 8,33 Triliun

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

9 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

11 jam lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

12 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

12 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

12 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

16 jam lalu

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

16 jam lalu

Bamsoet Terima Penghargaan Collaborator Network di Mata Lokal Awards 2024

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai peran Bamsoet dalam memajukan berbagai produk dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

17 jam lalu

Kepala Perwakilan BI Solo Sebut Kendala-kendala yang Masih Dihadapi UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus konsisten menerapkan kualitas hasil produksi jika ingin bisa bertahan di tengah dinamika ekonomi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

17 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

19 jam lalu

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL

Baca Selengkapnya