Menperin Usul Istilah Mobil Rakyat: Harga Rp 240 Juta, Bebas PPnBM

Rabu, 29 Desember 2021 20:15 WIB

Suasana showroon mobil di kawasan MT Haryono, Jakarta, Senin, 8 November 2021. Kenaikan penjualan mobil ini sejalan dengan insentif pajak mobil baru 0 persen alias pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah mencapai 100 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kementeriannya tengah mengusulkan kriteria mobil yang bebas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM kepada Kementerian Keuangan. Mobil ini akan disebut sebagai mobil rakyat.

"Kami minta agar dia tidak lagi dikategorikan barang mewah sehingga tak ada lagi rezim PPnBM yang berlaku terhadap mobil rakyat. Saya sudah kirim surat ke Menkeu, tinggal menunggu responnya," ujar Agus dalam konferensi pers, Rabu, 29 Desember 2021.

Agus Gumiwang mengatakan pihaknya mencoba meredefinisikan kriteria barang mewah dan menciptakan definisi dari mobil rakyat. Ia mengatakan yang disebut mobil rakyat harus memenuhi beberapa kriteria.

Pertama, harganya harus murah. Ia menyebut kisaran murah yang dimaksud adalah maksimum Rp 240 juta. "Di mata kami mobil dengan harga Rp 240 juta sudah mobil rakyat dan tidak bisa disebut barang mewah," ujar Agus.

Selain itu, Agus mengatakan CC dari kendaraan itu juga tidak tinggi, maksimum 1.500 CC. Kriteria ketiga adalah mengenai pendalaman manufaktur yang sebanyak-banyaknya di Indonesia.

Advertising
Advertising

"Jadi hitungan kami, mobil yang end to end mobil Indonesia kalau local content atau local purchase 80 persen," tutur Agus.

Agus mengatakan rencana kebijakan ini ditempuh untuk mendorong industri otomotif. Ia mengatakan industri otomotif sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan industri.

Ia mengatakan pernyataan tersebut juga sejalan dengan berita bahwa ekonomi Jepang sudah mulai rebound dengan kekuatan utama yaitu industri otomotif. "Industri otomotif adalah kunci pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Forward linkage dan backward linkage besar, nilai tambah juga luar biasa. Itu satu dimensi yang bisa dilihat betapa pentingnya otomotif," ujar dia.

Baca Juga: Kata Toyota Soal Local Puchase 80 Persen Jadi Syarat PPnBM Permanen

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

1 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Jalan Raya di Cina Ambles, Sedikitnya 48 Orang Tewas

2 hari lalu

Jalan Raya di Cina Ambles, Sedikitnya 48 Orang Tewas

Korban tewas akibat amblesnya jalan raya di Cina selatan telah meningkat menjadi 48 orang

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

3 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Polisi Sebut Akan Periksa Ponsel Brigadir Ridhal Ali Tomi Dalami Penyebab Kematian di Mobil

4 hari lalu

Polisi Sebut Akan Periksa Ponsel Brigadir Ridhal Ali Tomi Dalami Penyebab Kematian di Mobil

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan polisi terus menggali terkait kasus meninggalnya Brigadir Ridhal Ali Tomi diduga bunuh diri di dalam mobil.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

8 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

9 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

9 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

10 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Komponen Mobil Apa Saja yang Harus Diperiksa Setelah Digunakan Mudik Lebaran?

15 hari lalu

Komponen Mobil Apa Saja yang Harus Diperiksa Setelah Digunakan Mudik Lebaran?

Berikut beberapa komponen mobil yang sebaiknya kembali diperiksa setelah digunakan selama perjalanan mudik.

Baca Selengkapnya

5 Potensi bahaya dan Tips Mengatasi Muatan Berlebih saat Berkendara

16 hari lalu

5 Potensi bahaya dan Tips Mengatasi Muatan Berlebih saat Berkendara

Berkendara sambil membawa beban berat memiliki risiko dan potensi bahaya. Apa saja yang harus disiapkan dan diantisipasi?

Baca Selengkapnya