TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyampaikan kabar terbaru dari rencana mogok kerja yang bakal mereka lakukan di akhir tahun ini. Serikat menyebut sudah ada pertemuan dengan manajemen PT Pertamina (Persero) untuk membicarakan masalah di balik mogok kerja ini.

"Pertemuan diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Kepala Bidang Media FSPPB Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa saat dihubungi, Kamis, 23 Desember 2021.

Pertemuan berlangsung pada Rabu kemarin atau dua hari setelah serikat menyampaikan surat pemberitahuan mogok kerja kepada Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziyah. Hakeng menyebut pertemuan digelar di Kantor Kemnaker di Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, hadir Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker Heru Widianto dan juga Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina M. Erry Sugiharto.

Hakeng mengapresiasi langkah Kemnaker yang langsung merespons surat pemberitahuan mogok kerja yang mereka kirimkan pada 20 Desember. Akan tetapi, ia menilai pertemuan ini sebenarnya belum sesuai dengan harapan serikat pekerja.

"Kami belum melihat ada upaya menciptakan pembicaraan yang setara antara manajemen dan serikat," kata dia.

Padahal, kata dia, serikat selalu mencoba untuk membuka jalur komunikasi dengan manajemen untuk menyelesaikan masalah yang ada.
<!--more-->
Di sisi lain, Hakeng belum merinci apa saja pembahasan dan kesimpulan yang muncul dalam pertemuan tersebut. Ia hanya menyebut dalam pertemuan tersebut, ketiga pihak sepakat untuk melakukan pertemuan kembali dalam waktu dekat.

Sebelumnya, kabar mogok ini disampaikan serikat dalam surat pemberitahuan mereka tertanggal 17 Desember. Surat ini ditujukan kepada Ida dan juga Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Lewat surat ini, serikat menyampaikan kalau mereka berencana mogok kerja selama 10 hari, dari 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022.

Ada lima alasan dan sebab mereka melakukan mogok kerja yaitu:

1. Tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pertamina, antara pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB
2. Pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB gagal melalukan perundingan
3. Tidak adanya itikad baik dari direktur utama untuk membangun industrial peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
4. Tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh FSPPB
5. Diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN untuk mengganti pimpinan atau Direktur Utama Pertamina dengan yang lebih baik.

Setelah surat ini mencuat, sempat beredar informasi kalau mogok kerja dilakukan karena manajemen Pertamina berencana memotong gaji para karyawan. Saat ditanya mengenai kebenaran kabar tersebut, Hakeng menyebut pihaknya tak pernah mengeluarkan komentar mengenai hal tersebut.

"Itu masih bagian dari internal kami (pekerja dan manajemen," kata dia. Menurut Hakeng, masalah di balik mogok kerja ini tetap seperti yang tertuang dalam surat pemberitahuan tertanggal 17 Desember, yaitu adanya disharmonisasi hubungan industrial di tubuh perusahaan minyak negara ini.

Tempo mengkonfirmasi pertemuan Pertamina dan serikat di Kemenaker, serta kabar pemotongan gaji karyawan, ini kepada Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman. Hingga berita ini diturunkan, Fajriyah belum memberikan respons.

Senin kemarin, Fajriyah telah menyampaikan bahwa manajemen Pertamina terbuka untuk melakukan dialog dengan pekerja, termasuk FSPPB. "Sesuai aturan hubungan industrial yang berlaku," kata dia.

Tempo juga menghubungi Heru untuk mengkonfirmasi pertemuan FSPPB dengan manajemen Pertamina, tapi juga belum ada respons.

Baca juga: Per Desember, Satgas BLBI Sumbang Penerimaan Negara Rp 313 Miliar dan Aset

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.