TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bauran kebijakan bank sentral pada tahun 2022 akan terus disinergikan.

"Sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian," kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia yang digelar secara hibrida, Rabu, 24 November 2021.

Bauran kebijakan tersebut mencakup lima instrumen kebijakan.

Pertama, kebijakan moneter. Dia mengatakan kebijakan moneter BI pada 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), baik pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Hal itu sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs),

Normalisasi kebijakan moneter, kata dia, akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional.

Sedangkan, empat instrumen kebijakan lainnya pada tahun 2022 akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

<!--more-->

Kebijakan kedua, yaitu makroprudensial. Kebijakan makroprudensial longgar, kata dia, akan tetap dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM. Pelonggaran itu dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan hijau.

Ketiga, kebijakan sistem pembayaran. Seiring perluasan digitalisasi sistem pembayaran untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, bank sentral akan menguatkan konsolidasi industri, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang modern (QRIS, SNAP, BI FAST).

Hal itu termasuk perluasan QRIS dengan target 15 juta pengguna, kerja sama QRIS antarnegara, dan melanjutkan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, bansos G2P 4.0, moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan pariwisata.

Keempat, kebijakan pengembangan pasar uang. Dalam kebijakan ini, akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

Kelima, kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah. Perry mengatakan program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif BI pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Baca: Kemendag Ungkap Dua Penyebab Lonjakan Harga Minyak Goreng, Apa Saja?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.