Realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro Capai Rp 15,36 T per November 2021
Reporter
Bisnis.com
Editor
Martha Warta Silaban
Kamis, 18 November 2021 09:06 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Irene Swa Suryani mengungkapkan bahwa realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) per November 2021 mencapai Rp 15,36 triliun kepada 12,8 juta usaha mikro.
“BPUM merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka penanggulangan ekonomi nasional, sehingga program ini diharapkan mampu menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19,” kata dia saat kegiatan Pemantauan dan Evaluasi BPUM di Lampung sebagaimana dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, 17 November 2021.
Lebih lanjut, dikatakan bahwa BPUM 2021 terbagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama telah terealisasi 100 persen hingga bulan Juli 2021 kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran sebesar Rp 11,76 triliun.
Pada tahap kedua, telah terealisasi 100 persen hingga bulan November 2021 kepada 3 juta pelaku usaha mikro sebesar Rp 3,6 triliun. Sehingga, secara keseluruhan telah mencapai Rp 15,36 triliun kepada 12,8 juta usaha mikro.
"Untuk Provinsi Lampung, pelaku usaha mikro yang telah ditetapkan sebagai penerima BPUM sebanyak 243.873 penerima dengan anggaran sebesar Rp 292,6 miliar," ujar Irene.
Menurut Irene, dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah menjadi salah satu pendorong suksesnya program BPUM ini dijalankan. Maka dari itu, Kemenkop-UKM mengapresiasi peran aktif dinas di daerah dan berharap koordinasi yang telah dijalankan selama ini dapat terus berlanjut.
"Program ini berjalan secara akuntabel dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan bertahannya usaha mikro yang merupakan populasi usaha terbesar di Indonesia," ucapnya.
Di samping itu, Irene juga menyampaikan apresiasi kepada bank penyalur atas kerjasama dan koordinasi selama ini.
Pihaknya mengharapkan agar dapat pencairan BPUM dapat dipercepat sehingga dapat diberikan kepada para penerima dengan meningkatkan koordinasi bersama Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota.
Baca Juga: KPK Berikan Rekomendasi agar Banpres Produktif Usaha Mikro Optimal
