TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha di bidang kesehatan meminta pemerintah melibatkan mereka dalam penentuan harga tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR). Hal ini penting demi keberlangsungan layanan kesehatan tersebut di saat pandemi Covid-19.

“Kami berharap pemerintah membantu kami, agar kami juga bisa membantu pemerintah dalam menangangi pandemi Covid-19, sehingga kita sama-sama bisa membantu masyarakat,” kata Wakil Komite Tetap Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Randy H Teguh dalam diskusi online bertajuk Mafia vs Pelaku Usaha Profesional di Tengah Polemik Kebijakan PCR’ yang diselenggarakan Kadin Indonesia, Jumat malam, 12 November 2021.

Hadir dalam diskusi Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kesehatan Charles Honoris, Wakil Ketua DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, pengusaha laboratorium Dyah Anggraeni. Randy mengatakan, harga eceran tertinggi (HET) tes PCR terakhir yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 275 ribu (Jawa-Bali) dan Rp 300 ribu (luar Jawa-Bali) cukup memberatkan pelaku usaha kesehatan.

“Rumah sakit, klinik dan lab itu istilahnya kepepet. Jika mereka tidak melakukan layanan, mereka akan ditutup, tapi kalau mereka melakukan ya buntung,” kata Randy yang merupakan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia.

Sementara itu, Dyah memaparkan, berdasarkan simulasi yang dilakukan pihaknya dengan harga reagen open system Rp 96 ribu, harga PCR seharusnya di atas Rp 300 ribu. Namun, kata Dyah, pihaknya tetap melakukan layanan tes PCR dengan sejumlah efisiensi dan sistem subsidi silang dari layanan tes yang lain.

“Efisiensi kita lakukan di mana-mana, untuk SDM yang paling bisa dikurangi itu swaber, tapi yang ada di lab itu tetap,” kata Dyah, CEO Cito Clinical Laboratory.

Melkiades mengatakan, pemerintah perlu mensubsidi biaya tes PCR, khususnya di daerah-daerah yang layanan tes PCR-nya masih terbatas namun potensi penularannya tinggi. Menurutnya, biaya subsidi bisa diambil dari anggaran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

“Kalau di bidang penerbangan saja, pemerintah masih mensubsidi sejumlah maskapai agar penerbangan bisa masuk ke suatu daerah demi keadilan akses, seharusnya tes PCR juga begitu,” katanya.

Menurutnya, subsidi merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan keadilan bagi warga di seluruh pelosok Tanah Air untuk menjangkau harga tes PCR. Selain itu demi membantu keberlangsungan usaha di bidang layanan kesehatan. “Jangan sampai orang takut berusaha di bidang kesehatan,” katanya.

Sebelumnya KPPU mengendus adanya potensi persaingan usaha yang tidak sehat dalam pelayanan tes PCR tidak sehat. Hal tersebut terkait adanya penawaran paket bundling yang disediakan pelayanan tes PCR dengan harga yang berbeda-beda.

"Ada potensi memaksimalkan keuntungan ketika ada bundling PCR," kata Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala dalam diskusi secara virtual pada Jumat, 12 November 2021.

BISNIS | SYAHARANI PUTRI

Baca juga: KPPU Sebut Paket Bundling PCR Munculkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.