Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan sejumlah pelaku usaha saat penyerahan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 30 Juli 2021. Presiden Joko Widodo menyerahkan BPUM sebesar Rp15,3 triliun kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia yang belum pernah menerima sebelumnya. ANTARA FOTO/Biro Pers Setpres-Lukas/Handout
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti ekonomi senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy menilai pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) perlu dilanjutkan pada 2022 guna menopang pertumbuhan usaha mikro di masa pandemi Covid-19.
“Sebanyak 99 persen dari UMKM itu adalah kelompok usaha mikro. Oleh karena itu bantuan yang berkaitan dengan UMKM khususnya usaha mikro menurut saya cukup esensial untuk dilanjutkan di tahun depan seperti misalnya bantuan BPUM,” kata Yusuf dalam Dialog Produktif Jumat FMB9 secara virtual, Jumat, 5 November 2021.
Yusuf mengatakan UMKM membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali beraktivitas seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemberian bantuan untuk UMKM tidak bisa dihentikan begitu saja, terlebih UMKM memegang peranan penting dalam proporsi perekonomian nasional.
Menurutnya, proses pemulihan ekonomi yang mulai terlihat pada kuartal III, tidak terlepas dari beragam bantuan yang diberikan oleh pemerintah berkolaborasi dengan BUMN. Termasuk pemberian BPUM karena bantuan tersebut diberikan kepada kelompok usia produktif dan uangnya digunakan untuk menambah kapasitas produksi di tengah pandemi COVID-19.
Merujuk survei dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) penggunaan dana BPUM memang bermanfaat bagi penerimanya dan diperuntukkan untuk menambah bahan baku, membeli alat produksi, membayar hutang dan sebagainya.
“Jadi selain menjadi bantalan sementara di tengah pandemi, ini juga menjadi semacam modal awal juga bagi mereka ketika misalnya pandemi sudah mulai mereda artinya mereka mempunyai modal untuk bisa kembali beraktivitas bisa kembali masuk ke produk-produk perekonomian,” ujar Yusuf. <!--more--> Dia menyampaikan kendati tantangan ekonomi pada 2022 akan cukup moderat karena pemerintah menargetkan perekonomian sudah jauh lebih baik, bantuan dari pemerintah tetap menjadi esensial.
Di satu sisi, pemerintah dari secara makro, lanjut Yusuf, menargetkan konsolidasi fiskal mulai dilakukan di tahun depan. Anggaran untuk program belanja juga sudah mulai ditarik secara bertahap seperti anggaran untuk beberapa program bantuan sosial.
“Harapannya penarikan ini juga perlu dilakukan secara terukur karena sekali lagi bahwa optimisme terkiat pemulihan ekonomi juga harus dilakukan secara hati-hati jangan sampai kemudian bantuannya yang kemudian ditarik ini justru terkena dari masyarakat yang masih membutuhkan bantuan tersebut,” ujar dia.
Yusuf juga menekankan bahwa ketepatan data dan evaluasi penyaluran khususnya dari dana PEN perlu ditingkatkan. Selain koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
