Presidensi G20 Tahun 2022, Ini Agenda Prioritas yang Disiapkan Indonesia
Reporter
Caesar Akbar
Editor
Martha Warta Silaban
Senin, 1 November 2021 10:13 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 berupaya memastikan tercapainya diskusi yang mencerminkan urgensi besar dunia dan berupaya menghasilkan solusi yang nyata untuk mengatasi berbagai tantangan.
"Dalam sejarahnya, G20 memang berkontribusi menangani masalah ekonomi berbagai wilayah di dunia," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, dalam keterangan tertulis, Senin, 1 November 2021.
Ia melihat pandemi Covid-19 terus memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian dunia. Saat ini, pemulihan global terjadi secara divergen atau tidak merata. Beban yang jauh lebih besar ditanggung oleh penduduk yang berada di negara emerging dan berkembang.
Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak paling signifikan pada kelompok penduduk miskin, wanita, disabilitas, lansia, dan anak-anak. "Forum ini menjadi forum yang sangat efektif menyelesaikan permasalahan global seperti krisis keuangan yang dimotori oleh negara-negara perekonomian terbesar di dunia," ujar Febrio.
Ia mengatakan 2022 akan menjadi sejarah baru bagi kiprah G20 dengan presidensi Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara agar terjadi pemulihan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Menjawab kebutuhan global ini, Pemerintah Indonesia memiliki agenda-agenda prioritas baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional.
Agenda-agenda prioritas pada jalur keuangan yang diusulkan Indonesia antara lain akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy. Langkah yang akan dilakukan untuk agenda prioritas ini salah satunya dengan diskusi mendalam tentang peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global.
Kebijakan smooth exit strategy akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara yang berbeda-beda. Indonesia juga akan merumuskan rancangan strategi terukur untuk menarik kembali stimulus fiskal dan moneter di masa pandemi secara bertahap serta disesuaikan dengan perkembangan dan kecepatan pemulihan antar negara.<!--more-->
Selain itu, pengembangan pilihan kebijakan dalam mengatasi masalah neraca sektor publik maupun swasta juga akan terus dilakukan.
Adapun agenda prioritas lainnya yaitu mengatasi isu scarring effect yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pada jangka menengah - panjang. Pemerintah akan mendorong dilakukannya realokasi tenaga kerja untuk mengatasi isu pengangguran serta mendorong peningkatan kreativitas dan produktivitas.
Di samping itu, realokasi modal juga akan terus diupayakan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan stagnansi tingkat produksi dan operasional, dalam rangka mendukung pertumbuhan investasi.
Dalam mengatasi scarring effect, Febrio mengatakan perlu adanya keseimbangan melalui upaya untuk meningkatkan produktivitas, menjaga laju pertumbuhan, dan tetap waspada mencegah terjadinya kembali lonjakan kasus Covid-19 dan mutasi virus.
Pemerintah juga akan meningkatkan inklusi digital dan mengatasi kesenjangan digital, serta membuat kebijakan yang efektif untuk menangani berbagai isu struktural seperti potensi penurunan output jangka menengah dan panjang serta isu ketenagakerjaan.
Adapun agenda legacy pada jalur keuangan akan dijaga dan dilanjutkan. Dukungan global untuk semua negara rentan yang paling terdampak pandemi Covid-19 dilakukan melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), agenda restrukturisasi utang, dan dukungan lainnya. Percepatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya paska pandemi, juga akan diupayakan termasuk melalui transformasi infrastruktur digital dan peningkatan investasi swasta.
Terakhir, agenda keuangan berkelanjutan akan diarahkan pada transisi yang adil dan terjangkau untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi karbon.
Selain itu, regulasi keuangan dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital semakin diperkuat posisinya. Ruang diskusi akan menekankan pada dampak inovasi digital, yang tidak hanya berfokus pada manfaat inovasi digital tetapi juga membahas pentingnya menahan potensi risiko yang muncul.
Baca Juga: Indonesia Resmi Terima Presidensi G20, Jokowi Undang Para Pemimpin Dunia ke Bali
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.