Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam diskusi online Ngobrol @Tempo "Indonesia Tumbuh, Indonesia Pulih", Rabu, 18 Agustus 2021. TEMPO
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengungkapkan Smesco Indonesia sedang menyiapkan hub ekspor untuk produk-produk UMKM dari Indonesia timur di Bali.
"Di Bali, Smesco sedang menyiapkan hub ekspor untuk produk-produk UMKM dari Indonesia timur," ujar Teten Masduki dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa, 28 September 2021.
Menurut Teten, saat ini permintaan dunia sedang besar terkait produk-produk herbal seperti minyak atsiri dan produk-produk berbasis kelautan. Hal ini bisa menjadi semacam showcase bagaimana model UMKM go global.
"Sekarang bahkan UMKM yang tidak memiliki izin ekspor pun bisa melakukan ekspor secara ritel, mengingat kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan jasa pengiriman sehingga bisa tetap efisien," ujar Teten.
Dia menambahkan bahwa Kemenkop UKM akan memanfaatkan event-event penting yang akan datang seperti MotoGP, G20 di Indonesia untuk mempromosikan UMKM Indonesia.
Teten mengatakan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari strategi besar Kemenkop UKM untuk mendorong produk UMKM go global."Salah satunya kami memanfaatkan event-event penting seperti MotoGP bersama kementerian-kementerian lainnya untuk UMKM yang bisa kita ekspos dan promosikan lewat event-event tersebut," kata dia.
Sebelumnya Teten Masduki mengungkapkan bahwa permintaan ekspor terhadap produk UMKM sangat tinggi di tengah pandemi Covid-19.
Hanya saja berbagai kendala mulai dari kapasitas produksi hingga ketersediaan kontainer masih menjadi persoalan. Kelangkaan kontainer dinyatakan masih menghantui permasalahan logistik saat ini, khususnya di perdagangan ekspor impor.
Jika bisa diusahakan, lanjut Teten, perlu ada tambahan biaya pengiriman yang cukup mahal. Kondisi ini disebut tak hanya dihadapi oleh pengusaha besar, tetapi juga UMKM yang berorientasi ekspor.
Terkait biaya pengiriman tersebut, Menkop UKM menerangkan bahwa hal itu masih dibicarakan dan dirumuskan oleh Komite Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN lintas kementerian, sehingga belum ada skema yang tepat.
