TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan sampai 2023-2024 hanya 11 BUMN yang memberikan dividen. Meskipun, kata dia, total BUMN setelah dikonsolidasikan sebanyak 41.

"Tentu kita tidak menutup mata yang 30 itu juga tidak kita paksakan untuk dividen kalau memang pelayanan servicenya (pada masyarakat) sangat besar," kata Erick dalam rapat kerja dengan komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 22 September 2021.

Dia mencontohkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang saat ini dalam kondisi sulit untuk memberikan dividen. Kendati begitu, dia tidak memaksakan beberapa BUMN lain yang memang dekat dengan public service untuk tidak dividen.

Namun, kata dia, terhadap BUMN yang sangat korporasi, diharapkan peningkatan dividen. "Kami ingin meningkatkan kinerja BUMN bisa bersaing," ujarnya.

Adapun dia menuturkan target dividen sebelum Covid-19 pada sebesar Rp 43 triliun pada 2021. Namun, karena Covid-19 yang membuat 90 persen BUMN terdampak, nilai itu diturunkan.

"Kami lihat kemarin dukungan dari komisi VI DPR kami ada adjusment makannya dividennya Rp 26 triliun. Di tahun ini kami waktu itu (target) Rp 33 triliun, dari komisi VI meminta Rp 35 triliun lalu terakhir Rp 37 triliun, itu kami coba lakukan," kata Erick.

Untuk tahun depan, kata dia, bahwa dividen yang diharapkan balik pada kondisi saat sebelum Covid-19 yang sebesar Rp 43 triliun.

"Memang targetnya di atas 40 T. Cuma kembali, berikan waktu kami untuk adjust," ujar dia.

Erick Thohir telah mengumpulkan 108 direksi yang ada di BUMN, untuk diberikan arahan langsung di mana ada kepastian daripada pemberian dividen dan penyertaan modal negara atau PMN. Di mana PMN ini harus punya jangka panjang dan tidak setiap tahun tiba-tiba minta mendadak.

HENDARTYO HANGGI