TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir kembali menyinggung soal tindak pidana korupsi yang terjadi di perusahaan negara. Di depan para bos BUMN, Erick mewanti-wanti bahwa dirinya tak ingin ada lagi internal BUMN yang melakukan kejahatan ini.

"Saya gak mau ada oknum di BUMN, yang mana selama ini sering terjadi tindak korupsi karena project based, bukan bussines proses yang baik," kata Erick dalam acara launching produk bersama BUMN pangan secara virtual di akun youtube Kementerian BUMN pada Kamis, 16 September 2021.

Peringatan ini disampaikan Erick saat membahas dua fungsi BUMN. Pertama sebagai stabilisator dan kedua sebagai perusahaan yang berorientas pasar.

Walau berorientasi pasar, Erick tak mau BUMN duduk di menara gading alias unggul sendiri. Sehingga, Ia meminta perusahaan negara bermitra dengan swasta dan pemerintah daerah. Tapi, Erick meminta kerja sama ini harus saling menguntungkan.

Di sisi lain, Erick pun meminta pihak swasta yang bermitra dengan BUMN menjalankan kerja sama yang saling menguntungkan. "Jangan mengakali," kata Erick.

Peringatan semacam ini sudah beberapa kali disampaikan Erick. Februari 2021, Erick menceritakan kala dirinya pertama kali menjabat, Ia mendapat laporan ratusan kasus hukum yang terkait perusahaan pelat merah.

<!--more-->

Salah satunya korupsi yang terjadi karena skema investasi di BUMN bersifat project based. "Data kasus hukum di kementerian BUMN jumlahnya luar biasa banyak. Ada 159 (kasus) dan yang menjadi tersangka kurang lebih 53," ujarnya.

Masih di bulan yang sama, Erick juga mempersilahkan swasta bermitra dengan BUMN. Tapi, Ia mengingatkan agar BUMN tidak menjadi ladang uang bagi kelompok tertentu.

"Jangan BUMN diakali karena banyak juga teman-teman swasta yang mengakali," kata dia. Saat itu, Erick menyebut salah satu modusnya adalah swasta menaruh seseorang di dalam BUMN, supaya bisnisnya jalan terus

BACA: PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Milik Bank Muamalat, Ini Arahan Erick Thohir