Revisi Aturan ESDM Soal PLTS Atap: Pelanggan Bisa Ekspor Listrik 100 Persen

Jumat, 27 Agustus 2021 14:25 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Rapat kerja tersebut membahas proyeksi kebutuhan batubara sebagai Energi Primer untuk pembangkit listrik milik PLN dan IPP sampai tahun 2028 serta upaya Kementerian ESDM menjadi ketersediaan pasokan batubara tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM merevisi Peraturan Menteri mengenai penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebutkan salah satu poin penting dalam revisi beleid tersebut adalah soal ketentuan ekspor listrik yang diproduksi PLTS.

Melalui revisi beleid ini, ketentuan ekspor listrik yang diproduksi PLTS bisa mencapai 100 persen dari ketentuan saat ini yang maksimum 65 persen.

"Angka 65 persen dianggap belum menarik, buktinya selama 3,5 tahun berjalan kapasitas terpasang baru 35 megawatt," ujar Dadan dalam konferensi pers, Juamt, 27 Agustus 2021.

Dadan mengatakan ketentuan ekspor 65 persen itu bisa dinaikkan menjadi 85 persen, 90 persen, maupun 100 persen. Namun, sejalan dengan arahan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif, ia mengatakan perlunya ada insentif sebagai bentuk perharian pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6 Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018, energi listrik Pelanggan PLTS Atap yang diekspor dihitung berdasarkan nilai kWh Ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor dikali 65 persen. Perhitungan energi listrik Pelanggan PLTS Atap dilakukan setiap bulan berdasarkan selisih antara nilai kWh Impor dengan nilai kWh Ekspor.

Apabila jumlah energi listrik yang diekspor lebih besar dari jumlah energi listrik yang diimpor pada bulan berjalan, selisih lebih akan diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai pengurang tagihan listrik bulan berikutnya.

<!--more-->

Berdasarkan beleid itu juga, Selisih lebih yang diperhitungkan diakumulasikan paling lama 3 bulan untuk perhitungan periode tagihan listrik bulan Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, atau Oktober sampai dengan Desember.

Dadan mengatakan ketentuan tersebut nantinya akan diubah dari periode tiga buan menjadi enam bulan. "Jadi tidak bisa kita nabung lalu dipakai tahun depan, tidak bisa. Pasti dinolkan. Ini untuk memastikan kepastian penyediaan listrik oleh konsumen maupun PLN," ujarnya.

Revisi beleid lainnya adalah mengenai jangka waktu permohonan PLTS yang lebih singkat, yaitu yang semula 15 hari menjadi maksimum 12 hari untuk pemohon dengan perubahan perjanjian jual beli listrik atau PJBL dan maksimum 5 hari untuk pemohon tanpa perubahan PJBL.

Dengan adanya perubahan itu, ESDM berharap kapasitas terpasang untuk PLTS Atap bisa ditingkatkan mencapai 3,6 gigawatt di 2025.

BACA: Sektor ESDM Sumbang PNBP Rp 83,14 T hingga Juli 2021, SDA Migas Terbesar

CAESAR AKBAR


Berita terkait

Zulhas Sebut Erick Thohir Akan Impor Gas dari UEA untuk Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional

2 jam lalu

Zulhas Sebut Erick Thohir Akan Impor Gas dari UEA untuk Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan pemerintah akan mendatangkan impor gas khusus untuk keperluan pupuk nasional.

Baca Selengkapnya

Migrasi ke Kompor Listrik, Pengusaha Warteg: Butuh Waktu Setidaknya 5 Tahun

3 jam lalu

Migrasi ke Kompor Listrik, Pengusaha Warteg: Butuh Waktu Setidaknya 5 Tahun

Pengusaha warteg mengatakan migrasi ke kompor listrik tidak bisa dilakukan secara instan. Ini deretan alasannya.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Melemah ke USD 78,74, Apakah Harga BBM di RI Bisa Segera Turun?

22 jam lalu

Harga Minyak Dunia Melemah ke USD 78,74, Apakah Harga BBM di RI Bisa Segera Turun?

Harga minyak dunia tertekan oleh kekhawatiran terhadap resesi ekonomi global dan lonjakan nilai tukar dolar AS. Bagaimana nasib harga BBM di RI?

Baca Selengkapnya

Kompor Induksi Masih Diuji Coba, Menteri ESDM Sebut Perlu Tambahan Daya untuk Listrik 450 Watt

2 hari lalu

Kompor Induksi Masih Diuji Coba, Menteri ESDM Sebut Perlu Tambahan Daya untuk Listrik 450 Watt

ESDM menyebut perlu ada tambahan daya bagi listrk 450 watt agar bisa mengakses kompor listrik induksi.

Baca Selengkapnya

Migrasi Kompor Listrik, Energy Watch Beberkan Dampak Positif dan Negatifnya

2 hari lalu

Migrasi Kompor Listrik, Energy Watch Beberkan Dampak Positif dan Negatifnya

Energy Watch melihat rencana migrasi dari gas LPG ke kompor listrik atau kompor induksi memberikan dampak positif dan negatif.

Baca Selengkapnya

Rumah Sakit di Swiss Matangkan Rencana untuk Hemat Listrik

2 hari lalu

Rumah Sakit di Swiss Matangkan Rencana untuk Hemat Listrik

Krisis energi di Swiss buntut dari terganggunya suplai dari Rusia. Meski dapat pengecualian, namun rumah sakit mempertimbangkan untuk hemat listrik.

Baca Selengkapnya

IPA Berikan Penghargaan Lifetime Achievement kepada Arifin Panigoro

2 hari lalu

IPA Berikan Penghargaan Lifetime Achievement kepada Arifin Panigoro

Pendiri Medco Grup almarhum Bapak Arifin Panigoro menerima penghargaan Lifetime Achievement Award dari Indonesian Petroleum Association atau IPA.

Baca Selengkapnya

Kadin Minta Hilirisasi Timah Dilakukan Secara Bertahap

3 hari lalu

Kadin Minta Hilirisasi Timah Dilakukan Secara Bertahap

Presiden Jokowi berencana menghentikan ekspor timah untuk mengembangkan industri hilir timah di dalam negeri sehingga memiliki nilai tambah.

Baca Selengkapnya

RI Akan Perkuat Hubungan Dagang dengan Arab Saudi Melalui CEPA

3 hari lalu

RI Akan Perkuat Hubungan Dagang dengan Arab Saudi Melalui CEPA

Menteri Zulkifli Hasan akan memulai perundingan CEPA antara Indonesia dan Arab Saudi sebagai bentuk upaya mendorong hubungan dagang dua negara.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM Blak-blakan Soal Alasan Genjot Kompor Listrik dan Kendaraan Listrik

3 hari lalu

Menteri ESDM Blak-blakan Soal Alasan Genjot Kompor Listrik dan Kendaraan Listrik

Menteri Arifin Tasrif blak-blakan menjelaskan alasan pemerintah menggenjot penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik belakangan ini.

Baca Selengkapnya