TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Provinsi Kalimantan Timur tetap dilanjutkan sesuai rencana sebelumnya.

Hal ini disampaikan kepala negara saat meninjau sodetan akses jalan menuju IKN di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda kilometer 14 yang sebelumnya dilewati Jokowi dalam perjalanan dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan. "Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana," ujarnya, Selasa, 24 Agustus 2021.

Saat meninjau sodetan akses jalan tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Gubernur Kaltim Isran Noor.

Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi berdiskusi dengan para menteri sembari memperhatikan peta. "Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja," ucapnya.

Apalagi, menurut Jokowi, pembangunan ibu kota baru sangat membutuhkan infrastruktur.
"Kita melihat ini melihat lebih detail lagi, karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik."

<!--more-->

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendukung penuh diteruskannya proyek tersebut. "Saya kira ini saya sangat mendukung. Saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus diteruskan Pak, begitu saran saya," kata Prabowo.

Adapun persiapan yang sudah dilakukan untuk memindahkan ibu kota juga diklaim sudah matang. "Saya menyampaikan kepada Presiden, ini strategis. Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri," ujar Prabowo.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi, karena telah menetapkan titik simpang sodetan ke arah titik Ibu Kota Negara yang jaraknya dari Tol Balikpapan- Samarinda sekitar 37-41 kilometer. "Ini sangat mendukung dan memberikan kecepatan yang tinggi mobilitas masyarakat Balikpapan, Samarinda ke arah Ibu Kota Negara," tuturnya.

Adapun kawasan yang digunakan untuk sodetan jalan, menurut Isran, adalah lahan negara, sehingga tidak ada masalah pembebasan lahan. "Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan."

Ibu Kota Negara rencananya bakal berlokasi sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun lahan yang digunakan mengambil lahan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare, ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektare.

ANTARA

Baca: Ada Grup Telegram Tawarkan Investasi Bodong Catut Nama Kresna Graha Investama