TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai target pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 8,5-9 persen pada 2022 tak realistis. Musababnya, angka ini dipatok jauh lebih rendah ketimbang sebelum pandemi.

"Saya susah mencerna target penurunan kemiskinan ini karena ditargetkannya 8,5 sampai 9 persen. Bahkan sebelum pandemi pun kita tidak pernah serendah itu," kata Faisal dalam keterangannya, Sabtu, 21 Agustus 2021.

Menyitir data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada periode September 2019 tercatat sebesar 9,22 persen. Sedangkan pada 1996 hingga 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia tidak pernah di bawah 10 persen sekalipun trennya terus menunjukkan penurunan sejak 2006.

Dia melanjutkan, upaya pemerintah mengejar target kemiskinan semestinya dibarengi dengan kebijakan menambah dukungan fiskal terhadap perlindungan sosial. Dukungan itu diwujudkan dalam pemberian bantuan sosial atau bansos hingga insentif lainnya.

Namun kenyataanya, Faisal mengatakan pemerintah justru memangkas anggaran pemulihan ekonomi (PEN) dalam postur RAPBN 2022. Padahal dalam kondisi perekonomian yang masih tertekan, bansos adalah bagian dari tangga darurat untuk menciptakan penyelamatan.

<!--more-->

“Karena tidak mungkin menciptakan lapangan pekerjaan dalam kondisi dimana ekonomi sedang tertekan," ujarnya.

Pemerintah memangkas anggaran PEN dalam RAPBN 2022 menjadi Rp 321,2 triliun. Anggaran ini leih rendah ketimbang anggaran PEN 2020 dan 2021. Adapun dua klaster yang masih menjadi prioritas ialah anggaran kesehatan Rp 148,1 triliun dan perlindungan sosial Rp 153,7 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir sebelumnya menjelaskan, bila dilihat secara keseluruhan, komponen RAPBN 2022 sebetulnya justru lebih besar. Pemerintah, kata dia, telah memberikan ruang cadangan untuk berbagai penanganan PEN, termasuk vaksin hingga transfer ke daerah.

Ia menerangkan, dalam menyusun RAPBN 2022, pemerintah sudah melihat adanya perbaikan ekonomi. Selain itu, RAPBN pun difokuskan untuk prioritas kebutuhan penanganan pandemi. “Dalam hal kondisi Covid masih belum begitu baik, sudah ada cadangan anggaran,” ujar Iskandar.

Baca: Bertani Porang Bisa Hasilkan Rp 40 Juta per Hektare, Berapa Modalnya?