TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah menindak 14 kasus pinjaman online (pinjol) ilegal selama 2018-2021. Salah satu modus operandi mereka adalah platform pinjol memberikan syarat agar nasabah mengikuti kebijakan dan ketentuan di dalam aplikasi mereka.

"Di mana data kontak dalam HP nasabah dapat dibuka oleh pemberi pinjaman," kata Listyo dalam acara penandatanganan pernyataan bersama di Jakarta, Jumat, 20 Agustus 2021.

Pernyataan bersama ini dilakukan untuk pemberantasan pinjol ilegal. Selain Polri, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga Kementerian Koperasi ikut terlibat.

Modus kedua yaitu memberikan penawaran kepada calon nasabah dengan persyaratan yang mudah, tanpa harus bertemu dan bertatap muka. Ketiga, melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK/01/2016 tentang tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Keempat, pinjol ilegal menagih utang kepada nama-nama yang ada di kontak milik nasabah yang terlambat membayar. Kelima, kontak dan lokasi kantor pinjol ilegal tidak jelas.

Keenam, pinjol ilegal tetap menagih utang ke nasabah sekalipun sudah lunas. Alasan yang digunakan adalah dana yang dikirim nasabah tidak masuk dalam sistem. Lalu yang terakhir, pinjol ilegal memanfaatkan data pribadi nasabah untuk mengajukan pinjaman ke aplikasi pinjol lainnya.

Menurut Listyo, pandemi saat ini memang membuat masyarakat kian butuh dana dan animo peminjaman terhadap pinjol pun naik. Tapi di sisi lain, ada potensi resiko seperti kejahatan siber, misinformasi, transaksi eror, hingga penyalahgunaan data pribadi seperti ini.

"Terlebih lagi regulasi non-keuangan perbankan di Indonesia tidak seketat regulasi perbankan saat ini," kata dia. Sehingga, kondisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku pinjol ilegal ini.

Baca juga: 5 Modus Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi, Teten Masduki: Non-Anggota Bisa Pinjam Uang