Terpopuler Bisnis: Harga Baru Tes PCR, Nasabah BCA Diimbau Ganti Kartu ATM Chip

Reporter

Tempo.co

Kamis, 19 Agustus 2021 06:01 WIB

Petugas kesehatan mengambil sampel usap dari calon penumpang pesawat saat mengikuti tes cepat COVID-19 di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 21 Desember 2020. Hasil negatif Covid-19 dari PCR test dan rapid test antigen digunakan untuk memastikan penerbangan yang sehat khususnya jelang Natal dan Tahun Baru 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

4. Diskon Pajak Mobil Diperpanjang? Kemenkeu: Tabungan Kelas Menengah Masih Banyak

Diskon Pajak Penjualan Nilai Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen untuk pembelian mobil baru 4x2 di bawah 1.500 CC akan berakhir Agustus 2021. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, belum bisa memastikan apakah insentif ini akan diperpanjang lagi.

Sejumlah model mobil Toyota yang mendapat diskon pajak relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil berlaku pada 1 Maret 2021. Setelah PPnBM nol persen, harga Toyota Avanza 1.3 E STD M/T sebesar Rp 187.600.000 yang memiliki selisih Rp 12.600.000 dibanding harga sebelumnya. Selain relaksasi PPnBM sejumlah dealer Toyota memberikan cashback yang nilainya Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. Foto : Toyota

Meski demikian, Febrio kembali menegaskan bahwa insentif pajak semacam ini bertujuan untuk mendorong konsumsi. Sebab di 2020 hingga 2021, kata dia, tabungan masyarakat kelas menengah di perbankan masih double digit.

"Jadi masih sangat banyak likuiditas yang ada di kantong masyarakat, khususnya kelas menengah," kata Febrio dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021.

Awalnya pada 1 Maret 2021, pemerintah memberikan diskon pajak untuk mobil jenis ini per tiga bulan. Dimulai dari Maret-Mei diskon 100 persen, Juli-Agustus 50 persen, dan Oktober-Desember 25 persen.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. BCA Blokir Kartu ATM Magnetic Stripe Awal 2022, Nasabah Diimbau Ganti ke Chip

PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA kembali mengimbau nasabah untuk mengganti kartu debit magnetic stripe ke kartu debit chip untuk mencegah terjadinya pemblokiran. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Bank Indonesia melalui SE BI No.17/52/DKSP.

Bank sentral dalam surat itu menyebutkan penggunaan kartu magnetic stripe hanya diizinkan pada kartu ATM atau debit tertentu saja. Bila masih ada nasabah yang memakai magnetic stripe, kartu akan diblokir. Tiap bank dalam memblokir punya jadwal yang berbeda-beda.

Khusus untuk BCA mulai memblokir kartu magnetic stripe pada awal tahun 2022. Melalui unggahan pada akun resmi Instragam BCA @goodlifebca, Jumat, 13 Agustus 2021, nasabah diajak untuk segera menukarkan kartu debit tersebut.

Adapun batas penggantian ini akan berlangsung hingga 31 Desember 2021. "Jika ada yang belum tukar ke kartu debit BCA Chip, risikonya kartu akan terblokir otomatis," ujar BCA dari laman Instagram.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca Juga: KAI Tolak 1.925 Penumpang Kereta Berusia di Bawah 12 Tahun Selama Sepekan

Berita terkait

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

7 jam lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

23 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

2 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

3 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

3 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

4 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Ketahui Kelebihan dan Kekurangan Starlink Sebelum Memakainya

4 hari lalu

Ketahui Kelebihan dan Kekurangan Starlink Sebelum Memakainya

Sebelum menggunakannya, ada baiknya Anda mengetahui kelebihan dan kekurangan Starlink. Salah satu kelebihannya adalah speed tinggi.

Baca Selengkapnya

BCA Menggelar Program BCA Berbagi Ilmu di UNDIP

5 hari lalu

BCA Menggelar Program BCA Berbagi Ilmu di UNDIP

BCA Menggelar Program BCA Berbagi Ilmu di Universitas Diponegoro (UNDIP) dengan tema 'Survival Leadership, Facing Uncertainties'.

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

5 hari lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya