Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sunarno merespons ungkapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyamakan aksi pengusaha nakal dengan pencak silat. Sunarno mengatakan Bahlil keliru dalam memilih istilah.
“Dia salah pilih kata,” ujar Sunarno saat dihubungi pada Jumat, 13 Agustus 2021.
Sunarno mengatakan seluruh keluarga besar IPSI merasa keberatan dengan pernyataan Bahlil. Tidak seharusnya, kata dia, pencak silat dikonotasikan sebagai tindakan nakal.
Saat ini sejumlah komplain pun telah muncul dari banyak pesilat. Dia membuka kemungkinan IPSI akan menyampaikan surat resmi kepada Bahlil sebagai bentuk keberatan tersebut.
“Pasti ada (surat),” katanya.
Protes juga muncul dari praktisi pencak silat, Rio Octaviano. Rio mengatakan para pelaku pencak silat merasa terpukul dengan ungkapan Bahlil. Apalagi pencak silat telah dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia.
“Perlu diketahui bahwa Pencak Silat telah disahkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO, ini membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Jangan lupakan sejarah bahwa pencak silat turut menghantarkan kemerdekaan kita dalam melawan penjajah,” kata Rio dalam pesan tertulis yang dikirim kepada wartawan. <!--more--> Bahlil mengibaratkan aksi pengusaha nakal dengan pencak silat hingga kungfu saat menyampaikan keterangan tentang transparansi sistem online single submission atau OSS dalam webinar, Kamis 12 Agustus 2021.
Mulanya, Bahlil mengungkapkan bahwa OSS memungkinkan pengusaha dan pejabat tidak saling bertemu. Seluruh proses mengurus izin investasi dilakukan melalui daring sehingga sistem ini dapat mengantisipasi praktik-praktik kotor.
“Jadi ini (OSS) memudahkan betul. Tidak perlu lagi ketemu-ketemu pejabat terlalu banyak selama dia benar. Jangan pengusaha pencak silat, kalau pengusaha pencak silat kungfunya banyak pasti harus ketemu karena harus luruskan kungfu-kungfunya,” kata Bahlil.
Bahlil mengakui dulu, proses untuk mengurus izin usaha bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Akibatnya tak jarang ada pengusaha dan pejabat yang bermain-main untuk mendapatkan izin tersebut.
Dengan sistem OSS ini, dia pun berharap tidak ada lagi praktik-praktik lama. Apalagi sistem tersebut sudah memangkas rantai birokrasi, waktu, dan biaya, sehingga lebih efektif. “Itu jangan sampai diartikan kalau pengusaha tukang kungfu, enggak bisa barang ini. Kita juga tukang kungfu dulu jadi kita tahu,” kata Bahlil.
Dihubungi Tempo melalui pesan pendek, Bahlil belum menjawab adanya berbagai protes dari praktisi pencak silat itu.
