TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi dikabarkan masih tetap pada pendiriannya terkait persyaratan jemaah umrah atau haji.

Menurut informasi yang diterima Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (Amphuri) dari pemerintah, vaksin Covid-19 yang mendapatkan legalitas di Arab Saudi tetap 4 jenis.

Keempat vaksin yang dimaksud adalah Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson buatan Amerika Serikat, serta Astrazeneca buatan Inggris. Sementara Sinovac yang masif digunakan di Indonesia, belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Arab Saudi. Selain Sinovac, Sinopharm yang juga digunakan di Tanah Air juga belum diterima.

Namun, masih ada solusi menurut Amphuri. Untuk vaksin jenis tersebut masih memiliki peluang diterima oleh Pemerintah Arab Saudi. Salah satu hal yang sedang dikaji Kerajaan Arab Saudi saat ini adalah memberikan dosis booster menggunakan vaksin yang sudah diterima.

"Indonesia punya peluang besar. Sebab, Arab Saudi sekarang sedang membuka seluas-luasnya pintu masuk untuk jemaah umrah dari berbagai negara di seluruh dunia. Kecuali, negara-negara yang terkena suspend, termasuk Indonesia," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (Amphuri) Firman M. Nur saat dihubungi, Kamis, 12 Agustus 2021.

Dari 67 negara kontributor jemaah umroh, katanya, sebanyak 34 negara sudah bisa melakukan proses e-visa. Sementara untuk 33 negara lainnya, belum diberikan pintu masuk. Sampai saat ini, belum ada penyelenggara haji dan umrah RI yang bisa memproses visa umroh.

Negara yang masih ditangguhkan masuk ke Kerajaan Arab Saudi, antara lain India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon, Vietnam, Korut, Korsel, dan Afganistan.
<!--more-->
Arab Saudi sudah mulai mematok target jumlah jemaah, yakni sebanyak 60 ribu per hari atau sekitar 2 juta dalam satu bulan. Artinya, dalam satu tahun per kalender 1443 hijriah, Arab Saudi menargetkan 22 juta jemaah.

Target tersebut lebih besar dibandingkan dengan masalah sebelum pandemi pada 2019. Pencapaian terakhir Arab Saudi pada tahun tersebut hanya 19 juta, baik jemaah domestik maupun luar negeri.

"Ini harapan besar bagi Indonesia, terutama penyelenggara perjalanan haji dan umroh. Tinggal, bagaimana Indonesia menyelesaikan urusan suspend jemaah Tanah Air. Kami mendesak pemerintah untuk serius dalam melakukan lobi-lobi," katanya.

Menurut dia, perjalanan haji dan umrah merupakan hak bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan. Bahkan, dibutuhkan campur tangan langsung dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam proses lobi dengan Kerajaan Arab Saudi.

Peluang Indonesia mendapatkan slot umrah masih terbuka. Arab Saudi masih melakukan kajian terkait dengan penggunaan vaksin Sinovac dan Sinopharm. Hasil kajian tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan informasi mengenai progres tersebut diterima setelah pertemuan dengan Deputi Urusan Umrah Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Dr. Abdulaziz Wazzan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Jeddah.
<!--more-->
“Untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm yang digunakan sejumlah negara, Kementerian Kesehatan Arab Saudi masih melakukan kajian. Dalam waktu dekat, akan dirilis hasilnya secara resmi,” terang Endang Jumali melalui dalam keterangan resmi seperti dikutip Bisnis, Kamis.

Dia mengatakan Kementerian Haji dan Umrah terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk memastikan apakah calon jemaah umrah dari negara lain (termasuk Indonesia) yang sudah memperoleh 2 dosis kedua vaksin tersebut masih perlu diberikan 1 dosis lagi dari 4 vaksin yang digunakan Saudi.

Sementara di Tanah Air, Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri untuk mengupayakan legalitas Sinovac dan Sinopharm yang sudah diakui World Health Organization (WHO), di Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi, kata Endang, lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan jemaah dalam pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Bukan kepentingan ekonomi dan bisnis semata.

Baca juga: Bahas Umrah, KJRI Akan Bertemu Wakil Menteri Haji Arab Saudi