Jokowi Luncurkan OSS Berbasis Risiko: Saya Tidak Mau Lagi Dengar Ada Suap

Senin, 9 Agustus 2021 10:24 WIB

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penerapan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 25 Juli 2021. Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat akan kebijakan PPKM. ANTARA FOTO/Biro Pers - Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ingin mendengar lagi ada suap di kalangan birokrasi. Hal itu dia sampaikan saat peluncuran sistem Online Single Submission atau OSS Berbasis Risiko.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha dan tidak mau lagi dengar ada suap, semua harus dilakukan secara terbuka, transparan dan memudahkan para pengusaha," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, Senin, 9 Agustus 2021.

Jika ada aparat pemerintah yg tidak bersih atau mencoba-coba melakukan hal itu, Jokowi meminta untuk lapor padanya.

"Sekali lagi saya tegaskan reformasi layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro kecil, menengah, besar," katanya. "Mendorong lebih banyak wirausaha baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal, dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya."

Jokowi menuturkan OSS berbasis risiko merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Di mana hal itu menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi dan terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko.

Advertising
Advertising

Dia mengatakan jenis perizinan juga akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Perizinan UMKM dan usaha besar, nantinya tidak akan sama.

Risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, risiko menengah perizinan usaha berupa sertifikat standar, dan risiko rendah perizinan cukup berupa pendaftaran atau nomor induk berusaha dari OSS.

Dengan perbaikan sistem perizinan, Jokowi yakin iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik. Oleh karena itu, ia meminta para menteri dan lembaga serta para gubernur, bupati, walikota, agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini.

"Saya akan cek langsung, saya akan awasi langsung implementasi di lapangan seperti apa. Apakah persyaratan semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang, apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biaya semakin efisien, apakah standar sama di seluruh Indonesia, dan apakah layanannya semakin cepat?" ujar Jokowi.

Baca: Ratusan Juta Dana Nasabah BTPN Jenius Raib, Ini 3 Cara Agar Tak Menimpa Anda

Berita terkait

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

35 menit lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

1 jam lalu

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

1 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

1 jam lalu

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.

Baca Selengkapnya

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

2 jam lalu

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

3 jam lalu

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.

Baca Selengkapnya

Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

3 jam lalu

Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tanah air

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

4 jam lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

6 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya