Indef Nilai Tidak Pantas Diskon PPnBM Diperpanjang, Lebih Baik untuk Bansos

Jumat, 6 Agustus 2021 16:46 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio menilai kebijakan pemerintah memperpanjang diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak tepat di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4. Musababnya, insentif ini berasal dari anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN.

“Cukup tidak elok kalau diperpanjang PPnBM-nya karena relaksasi ini berasal dari PEN. Kami harap PEN dikhususkan ke penanganan pandemi Covid-19 dan untuk jaminan sosial,” ujar Andry dalam diskusi Indef secara daring, Jumat, 6 Agustus 2021.

Andry berpendapat semestinya anggaran PEN dimaksimalkan untuk bantuan sosial kepada kelompok masyarakat paling terdampak, seperti UMKM, alih-alih untuk penjualan kendaraan mewah. Selain itu, PEN juga semestinya dimanfaatkan untuk penanganan kesehatan seiring dengan merebaknya varian baru virus corona delta.

“Tentu ini adalah bagaimana keberpihakan pemerintah terkait dari bantuan yang digelontorkan,” katanya.

Pemerintah memberikan diskon pajak penjualan atas barang mewah sebesar 100 persen untuk penjualan kendaraan berkapasitas 1.500 cc. Diskon diperpanjang hingga Agustus 2021 setelah sebelumnya hanya berlaku sampai Mei 2021.

Advertising
Advertising

Aturan diskon PPnBM tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Anggaran 2021. Selain untuk kendaraan 1.500 cc ke bawah, pemerintah memberikan diskon penjualan kendaraan berkapasitas mesin 1.501 cc hingga 2.500 cc.

Adanya diskon PPnBM mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 dari sisi pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Kementerian Perindustrian mencatat volume penjualan mobil pada kuartal II menyentuh 206.440 unit atau 758,68 persen ketimbang kuartal yang sama pada 2020.

Sedangkan volume penjualan motor pada kuartal II 2021 mencapai 1,15 juta unit. Nilai itu meningkat hingga 268,64 pesen dibandingkan dengan kuartal II 2020 yang sebesar 313.630 unit.

BACA: Masalah APBN Sangat Berat, Rektor Paramadina Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

1 hari lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya

Wabup Kukar Rendi Solihin Dialog dengan Pelaku UMKM di Sanga-sanga

1 hari lalu

Wabup Kukar Rendi Solihin Dialog dengan Pelaku UMKM di Sanga-sanga

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar berkomitmen untuk terus membersamai pelaku UMKM

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

1 hari lalu

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan IDHT memperkuat ekosistem digital lokal.

Baca Selengkapnya

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

2 hari lalu

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.

Baca Selengkapnya

Solo Great Sale 2024 Diharap Menjadi Sarana UMKM Memasarkan Produk

3 hari lalu

Solo Great Sale 2024 Diharap Menjadi Sarana UMKM Memasarkan Produk

Solo Great Sale 2024 (SGS 2024) diharapkan menjadi sarana para pelaku UMKM memasarkan produknya.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

3 hari lalu

Zulhas Tegaskan Aturan Sertifikasi Halal UMKM Berlaku per Oktober 2024: Kalau Enggak, Kapan Siapnya?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta para pengusaha pangan untuk segera memenuhi standar sertifikasi halal hingga Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

6 hari lalu

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

Begini awal kasus munculnya larangan terhadap warung Madura untuk buka 24 jam.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

7 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

8 hari lalu

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

Menkop UKM Teten Masduki mengevaluasi pernyataan pejabatnya tentang pembatasan jam operasinal warung atau toko klontong milik masyarakat.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

8 hari lalu

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

Kemenkop UKM pastikan tidak ada yang membatasi jam operasi warung atau toko klontong milik masyarakat seperti warung Madura.

Baca Selengkapnya