7 Langkah Mudah Cek Penerima Manfaat Bansos di Situs Kemensos

Minggu, 1 Agustus 2021 12:39 WIB

PT Pos Indonesia menjadi mitra Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menyalurkan bantuan sosial tunai (bansos tunai/BST) di Laboan Bajo

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos mengadakan program bantuan sosial atau bansos selama pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan menambah anggaran bansos tunai (BST) sebesar Rp 6,14 triliun.

Program bansos ini akan dibagikan mulai bulan Juli 2021 kepada 10 juta keluarga di 34 provinsi. Untuk perpanjangan penyaluran bansos selama 2 bulan ini, keluarga penerima manfaat akan mendapat bantuan tiap bulan Rp 300.000.

Lalu bagaimana cara mengecek data penerima manfaat bansos tersebut?

Akun Instagram resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika @kemenkominfo menjelaskan, saat ini bansos dari Kemensos sedang dalam tahap penyaluran. Data penerima bansos dapat dicek dengan mengunjungi situs web https://cekbansos.kemensos.go.id dan menginput informasi yang diminta.

“Sistem akan membandingkan nama Penerima Manfaat (PM) dan wilayah yang diinput dengan nama yang ada pada database,” tulis pihak Kemenkominfo pada Kamis, 29 Juli 2021.

Advertising
Advertising

Tempo merangkum sejumlah langkah yang perlu diambil untuk mengetahui data penerima manfaat bansos dari Kemensos dari akun Instagram Kemenkominfo. Berikut 7 langkah tersebut:

1. Buka https://cekbansos.kemensos.go.id di browser

2. Masukkan data domisili seperti Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa atau Kelurahan

3. Masukkan nama penerima manfaat bansos sesuai KTP

4. Konfirmasi dengan memasukkan delapan huruf kode, dipisah degan spasi, yang tertera dalam kotak kode.

5. Kode ini biasanya disusun secara berdekatan. Jika tidak jelas, klik ikon refresh di kotak kode untuk mendapatkan huruf kode baru.

<!--more-->

6. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, selanjutnya klik “CARI DATA”.

7. Sistem akan membandingkan nama PM dan wilayah yang diinput dengan nama yang ada pada database Penerima Manfaat bansos Kementerian Sosial.

“Hati-hati dengan situs palsu yang mengatasnamakan Kementerian Sosial,” tulis Kemenkominfo.

Namun ketika Tempo mencoba akses laman Kemensos tersebut pada Ahad pagi, 1 Agustus 2021, ada kendala yang dihadapi. Misalnya, ketika memasukkan data domisili seperti Provinsi atau Kabupaten, seperti “Riau”, nama wilayah yang dimaksud tidak ditemukan alias not found. Saat dicek menggunakan perangkat lain, juga terjadi kasus serupa.

Keluhan lain juga disampaikan warganet lewat kolom komentar postingan Kominfo tersebut. Salah satunya mengeluhkan opsi input nama lengkap sesuai KTP dinilai tidak efektif.

Pasalnya, banyak warga yang memiliki kesamaan nama di wilayah yang sama. Salah satu pengguna Instagram @Hikmatsyah99 mengaku kebingungan saat mendapati tiga nama yang sama.

“Tolong perbaiki untuk pengecekannya, namanya ada 3 dengan nama sama, walaupun ada umur tolong ditambah fitur melihat data yang lebih lengkap baik no belakang KK atau alamat,” tulis akun tersebut.

Hal serupa juga dikeluhkan oleh akun @btsarmny_4rever, “Sebaiknya saat menampilkan data tampilkan jg nomor ktp nya. Pencarian berdasarkan nama, pas muncul banyak nama yg sama dan hanya dengan umur saja. Dpt menimbulkan ketidakjelasan,” tulisnya.

@Re_try19 kemudian membalas komentar @btsarmy_4rever, menurutnya menampilkan nomor KTP rawan disalahgunakan, “Kalo nampilin ktp rawan disalahgunakan,” tuturnya.

Sementara itu @ssaputra26_ merasa bingung lantaran saat melakukan pengecekan, namanya terdata, namun tidak dapat undangan. Sementara ada beberapa orang yang namanya tidak terdata sebagai Penerima Manfaat bansos, namun mendapat undangan.

“Udah d cek nama ada tapi gk dapet undangan, sementara yang tidak ada data nya di web bansos mereka dapet undangan nya. Sebenarnya yg jadi panutan itu lembar undangan itu apa data yang dri web???” kata warganet dengan akun @ssaputra26_ tersebut.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: Luhut ke Anak Muda: Banyak Belajar dari Negara Maju, Tapi Jangan Lupa Pulang

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

17 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

17 jam lalu

Kominfo Jamin Keamanan Siber saat Penyelenggaraan World Water Forum di Bali

Kominfo menggandeng BSSN untuk menjaga keamanan siber selama penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali

Baca Selengkapnya

Ponsel Asing Bakal Disortir Balai Pengujian Perangkat, Dilarang Jual Bila Gagal Uji

21 jam lalu

Ponsel Asing Bakal Disortir Balai Pengujian Perangkat, Dilarang Jual Bila Gagal Uji

Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Tapos, Depok, akan menjadi gerbang bagi produk gawai asing yang akan masuk ke pasar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

1 hari lalu

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

1 hari lalu

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

Indonesia akan mempelajari publisher rights langsung dari Australia, negara yang berpengalaman mengatur hubungan pers dan platform digital.

Baca Selengkapnya

Izin Operasi Starlink Rampung, Kominfo: Kecil Peluang Masuk Jakarta

1 hari lalu

Izin Operasi Starlink Rampung, Kominfo: Kecil Peluang Masuk Jakarta

Kominfo akhirnya mengizinkan masuknya layanan Starlink ke Indonesia. Bukan untuk kota besar, Starlink didorong masuk ke wilayah terisolir.

Baca Selengkapnya

Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis

1 hari lalu

Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, lakukan kunjungan kerja ke RSUD Umbu Rara Meha dan Puskesma Lewa, di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

Baca Selengkapnya

Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Pambotanjara

1 hari lalu

Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa Pambotanjara

Salah satu warga Desa Pambotanjara, dengan langkah pasti, masuk ke area instalasi pengolahan air terpadu, pemberian Kementerian Sosial untuk membantu pemenuhan air bersih masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

1 hari lalu

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Baca Selengkapnya

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

4 hari lalu

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Baca Selengkapnya