TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta, Sarman Simanjorang, meminta penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) benar-benar selektif dipantau dinas di lapangan. Kalau penyaluran tepat waktu dan sasaran, kata dia, maka akan berdampak pada kenaikan konsumsi rumah tangga.

"Jangan sampai bantuan ini salah sasaran," kata Sarman dalam keterangan tertulis pada Minggu, 31 Juli 2021.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mulai menyerahkan bantuan ini pada Sabtu, 30 Juli 2021. Ini adalah kompensasi dari PPKM Darurat dan Level 4 yang mulai berlaku 3 Juli 2021 sampai 2 Agustus 2021.

Masing-masing UMKM dapat Rp 1,2 juta. Total anggaran mencapai Rp 15,3 triliun untuk 12,8 juta usaha. "Saya harap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya," ujar Jokowi.

Di sisi lain, perkara salah sasaran ini pernah diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) “Terdapat penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro yang tidak sesuai dengan kriteria penerima sebanyak 418.947 dengan total nilai penyaluran sebesar Rp 1 triliun,” tulis IHPS II 2020 yang dikutip Bisnis, Selasa, 22 Juni 2021.

Dalam IHPS, bantuan juga disebutkan bocor ke PNS. Belakangan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki membantah temuan tersebut. Sementara kementerian menyamapaikan sejumlah langkah akan dilakukan bila ada temuan sasaran sasaran tersebut.

Lebih lanjut, Sarman meminta bantuan ini diprioritaskan untuk pelaku UMKM di Jawa dan Bali, dan wilayah zona merah terlebih dahulu. Sebab, hampir 59 persen perekonomian nasional ditopang oleh Jasa dan Bali.

Selain itu, Sarman menyebut 60 persen konsumsi rumah tangga juga ditopang Jawa. Sehingga ketika perekonomian Jawa cepat pulih, maka ekonomi nasional ikut tumbuh positif.

Sebaliknya, Sarman berharap para UMKM bisa menggunakan bantuan ini sebagaimana mestinya. "Tidak memakai untuk keperluan lain kecuali untuk menambah modal usaha," kata dia.

Baca Juga: Bamsoet: Akidi Tio Selalu Pakai No Name atau Hamba Allah saat Menyumbang