Namun begitu, Frans menyatakan, kalangan pengusaha akan tetap mengusahakan untuk tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Saat ini perusahaan berusaha bertahan dengan terus memberlakukan sistem kerja bergilir. “Kami berusaha tidak ada PHK. Kami tetap butuh karyawan," katanya.

Namun, karena ada pembatasan yang ketat dari pemerintah, ucap Frans, sebagian tetap dirumahkan. "Kerja bergilir. Pemerintah kita harapkan beri subsidi gaji untuk karyawan, karena perusahaan tidak sanggup membayar mereka karena kesulitan finansial tadi." Frans berharap pemerintah dapat memberi perhatian khusus pada sektor industri manufaktur.

Penanganan Covid-19 yang positif, menurut dia, sangat diharapkan agar tak berefek domino bagi perekonomian di dalam negeri, khususnya di Jawa Tengah. “Kita sangat berharap pemerintah secepatnya dapat mengendalikan Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi. Stimulus seperti tahun lalu juga diharapkan dapat segera diberikan,” ucap Frans

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah sebelumnya memutuskan memperpanjang penutupan akses keluar di 27 pintu tol di Jawa Tengah. Penutupan itu dilakukan hingga 25 Juli mendatang, seiring diperpanjangnya PPKM Darurat.

Adapun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebelumnya menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp 418,8 miliar dari APBD Provinsi Jawa Tengah serta Rp 4,7 triliun dari APBN. Anggaran ini untuk membantu masyarakat saat PPKM Darurat diperpanjang. “Anggaran-anggaran itu sudah disiapkan tahun ini, jadi inilah yang mesti digas untuk disalurkan kepada masyarakat,” ucapnya, Kamis lalu.

BISNIS

Baca: Rumah Oksigen Gotong Royong Akan Beroperasi Agustus, Apa Saja Fasilitasnya?

• Sebelumnya
• 1
• 2