Bos Kadin Sebut Ekonomi Tak Boleh Berhenti Walau PPKM Darurat Diperpanjang

Reporter

Editor

Rabu, 21 Juli 2021 11:36 WIB

Ketua Kadin terpilih Arsjad Rasjid memberikan sambutan usai ditetapkan diri sebagai Ketua Umum Kadin terpilih periode 2021-2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 1 Juli 2021. Arsjad Rasjid resmi menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat pada Munas VIII di Kendari sedangkan Anindya Bakrie yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai ketua umum dipilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. ANTARA FOTO/Jojon

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Arsjad Rasjid mengatakan dampak PPKM Darurat yang dirasakan kalangan pengusaha sudah sangat berat. Meski begitu, menurut dia, roda ekonomi tidak boleh berhenti.

Dalam hal ini, kata Arsjad, pengusaha mengerti kesehatan adalah fondasi paling penting dalam mengendalikan pandemi Covid-19. "Kesehatan ini walau di sisi lain sangat penting, roda ekonomi juga harus berjalan," ujarnya dalam konferensi virtual, Rabu, 21 Juli 2021.

Pengusaha, menurut dia, mendukung penuh langkah-langkah yang diambil pemerintah. Tapi ia juga menekankan penting sekali agar perekonomian tetap berjalan. Bila tidak, para pekerja yang akan terkena imbasnya.

"Di sini pentingnya upah harian bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan ini sedang sangat berat, jadi balance antara kesehatan dan bagaimana kita bisa gotong royong bersama," kata Arsjad.

Oleh karena itu, para pengusaha mengusulkan agar pemerintah memasukkan sektor usaha yang berorientasi ekspor masuk dalam daftar sektor kritikal dan esensial, sehingga bisa beroperasi 100 persen.

Advertising

Selain kritikal dan esensial, kata dia, juga bisa diberi kesempatan beroperasi hingga 50 persen. Dengan diikuti penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi, Arsjad yakin kegiatan industri tak akan kontraproduktif dengan upaya penanganan kesehatan di masa pandemi.

Hal ini merespons kebijakan terbaru pemerintah yang resmi memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Kegiatan ekonomi akan diperlonggar pada 26 Juli 2021 jika indikator rata-rata penambahan kasus positif Covid-19 harian menunjukkan perbaikan.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelaskan keputusan perpanjangan diambil setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dimulai pada 3 Juli 2021. Kebijakan PPKM Darurat ini, menurut dia, tidak bisa dihindari.

"Yang harus diambil pemerintah meskipun sangat berat," ujar Jokowi dalam konferensi pers virtual bertajuk Pernyataan Presiden RI tentang Perkembangan Terkini PPKM Darurat yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 20 Juli 2021.

HENDARTYO HANGGI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca: Faisal Basri Sebut Jokowi Selamatkan Rektor Ari Kuncoro Ketimbang UI