TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan lumbung ikan di Biak, Papua, dan Tual, Maluku, siap mengekspor produk hasil kelautan dan perikanan pada Agustus 2021. Biak serta Tual menempati Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 dan 718.

"Nanti bulan Agustus kita sudah siap semua untuk ekspor, kemudian kita nanti bisa jalan, kita target itu bulan Agustus,” ujar Luhut dalam keterangannya pada Selasa malam, 13 Juli 2021.

Luhut menyatakan pemerintah mengakselerasi ekspor produk industri perikanan dan kelautan, terutama yang menjadi bagian dari wilayah fokus Lumbung Ikan Nasional (M-LIN). Percepatan ekspor didukung dengan kesiapan infrastruktur sarana dan prasarana, cold storage, unit pengelola ikan (UPI), pelabuhan, dan bandara.

Di Biak Numfor, Luhut menyebut seluruh infrastruktur pendukung ekspor sudah siap. Bahkan, terdapat investor yang akan menanamkan modalnya.
Di samping itu, pelabuhan dan bandara sudah diatur menjadi titik pengiriman ekspor ke beberapa negara.

Biak juga telah mengantongi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dengan Malaysia dan Singapura. Sedangkan SKP dengan Jepang masih dalam proses komunikasi.

Tak hanya Biak, lumbung ikan di Kota Tual juga telah disiapkan memiliki infrastruktur yang lengkap. Sebagian infrastruktur masih dalam proses pengerjaan. Adapun beberapa sarana, seperti cold storage dan UPI, masih akan terus ditambah, bersamaan dengan pengoperasian kembali beberapa pelabuhan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan WPPNRI 718 itu memiliki delapan pelabuhan yang akan segera beroperasi. "Sedang kita coba kerjakan dan push terus,” kata Trenggono.

WPPNRI 717 dan 718 memiliki jumlah tangkapan ikan yang masih jauh dari target yang dibutuhkan oleh penerimaan negara bukan pajak nasional 2021 sebanyak Rp 1 triliun dan 2024 sebanyak Rp 12 triliun. Untuk mengejar target, pemerintah menyebut perlu ada tambahan armada kapal ikan sebanyak 2.000 unit dengan berukuran lebih dari 150 GT.

"Kita akan pakai armada kapal buatan dalam negeri, tetapi tetap jika kebutuhan tidak tercukupi, kita tetap akan melaksanakan impor ini untuk mencukupi kebutuhan armada kapal perikanan yang ada,” ujar Trenggono.

Baca Juga: Sejarah Biak Papua Jadi Bandara Jauh Sebelum Ditawarkan ke Elon Musk Buat SpaceX