PPKM Darurat, Luhut: Jika Ada Kesalahan, Itu Tanggung Jawab Saya

Senin, 12 Juli 2021 19:00 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan yang dijuluki sebagai Menteri Segalanya ini, bukan hanya sekali merangkap sejumlah jabatan. Sebelumnya Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi pimpinan sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggantikan Edhy Prabowo yang diciduk KPK. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan PPKM Darurat 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Hal ini dilakukan setelah ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengkoordinir pelaksanaan program tersebut.

“Jika banyak yang merasa masih ada kekurangan dan kesalahan di beberapa hal, itu adalah tanggung jawab saya,” kata Luhut dalam Instagram resminya pada Senin, 12 Juli 2021.

Sudah satu minggu ia mengkoordinir PPKM Darurat ini. Dalam momen ini, Luhut mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan program ini. “Beberapa perubahan baik yang kami kerjakan nampak sudah mulai muncul, saya selalu bilang kepada mereka bahwa ini kerja kita bersama, bukan hanya saya,” kata Luhut.

Menurut dia, pemerintah selalu mencari jalan keluar terbaik dari semua masalah yang ada, mulai dari pasokan oksigen, ketersediaan tempat tidur, obat-obatan, hingga bantuan untuk masyarakat kecil.

Setiap hari, Presiden Jokowi selalu menanyakan ke Luhut tentang perkembangan dan kendala PPKM Darurat ini. “Bisa saya hitung bahwa setiap harinya 2-3 kali Presiden menghubungi saya untuk menanyakan perkembangan dan kendala dari kebijakan PPKM Darurat ini,” katanya.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Di akhir pembicaraannya, Presiden selalu menyampaikan kepada Luhut sebagai bawahannya agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat kecil. "Jangan sampai ada masyarakat yang susah makan karena ada pemberlakuan kebijakan ini, begitu kata beliau," tutur Luhut..

Pesan yang disampaikan oleh Jokowi selalu dijadikan guidance oleh Luhut. Ia selalu menyampaikan kepada semua pihak yang berjuang dalam penerapan kebijakan ini agar terus mengecek semua hal secara berjenjang dan bertahap agar mengutamakan prinsip kemanusiaan dalam penerapan program PPKM Darurat ini. Namun, tidak bagi siapapun yang mengambil keuntungan pribadi di tengah pandemi seperti sekarang.

Lebih jauh, Luhut mengatakan pengendalian pergerakan masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan program PPKM Darurat. Selain penerapan protokol kesehatan yang ketat lapangan serta aksesibilitas vaksin di masyarakat.

Luhut lalu mengajar agar tiap pihak menggunakan energi besar untuk saling mendukung dan membantu seluruh langkah baik yang sedang diupayakan oleh berbagai pihak. "Pada akhirnya sejarahlah yang akan mencatat kontribusi para frontliners, relawan dalam membawa bangsa ini melawan pandemi global covid. Sejarah pula yang akan mencatat mereka yang lebih sibuk menjadi bagian dari masalah daripada berusaha mencari solusi,” katanya.

Baca: Pesan Jokowi ke Luhut Soal PPKM Darurat: Utamakan Rakyat Kecil

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

20 menit lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

38 menit lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

2 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

6 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

7 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

8 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

10 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

11 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya