Meski Covid-19 Melonjak, DPR Minta Jokowi Kejar Ekonomi 2021 Tumbuh 4 Persen
Reporter
Caesar Akbar
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Selasa, 6 Juli 2021 14:59 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat berharap lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air tidak mengganggu program pemulihan ekonomi pemerintah. Dengan demikian momentum pertumbuhan ekonomi bisa dijaga.
"Semoga saja lonjakan kasus covid tidak mengganggu agenda program pemulihan ekonomi dijalankan oleh pemerintah sehingga momentum pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini kita harapkan PDB bisa tumbuh 4 persen," ujar Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Moh Said dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa, 6 Juli 2021.
Pasalnya, kata dia, pemerintah akan sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5 persen apabila pertumbuhan ekonomi tahun ini di bawah 3 persen. Seperti diketahui, pemerintah dan DPR sepakat mematok asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen untuk merancang APBN 2022.
Muhidin mengatakan indikator ekonomi dan bisnis hingga kuartal I 2021 menunjukkan momentum pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, ia meminta semua pihak tidak boleh lengah. Sebab, ancaman lonjakan kasus Covid-19 masih membayangi Indonesia mulai pekan lalu.
"Kasus Covid-19 harian yang menunjukkan angka rekor baru di atas 20 ribu per hari, lalu tingkat keterisian kamar rawat inap di Rumah Sakit juga mulai menunjukkan overload. Karena itu, kami memberi apresiasi yang mendalam atas kerja pemerintah yang mampu mengejar target vaksinasi Covid-19 secara harian mampu menjangkau 1,3 juta penduduk," ujar Muhidin.
Menurut Muhidin, untuk tahun depan pemerintah dan DPR merencanakan pendapatan negara tumbuh lebih baik. Meskipun pada tahun depan pemerintah masih melanjutkan subsidi fiskal kebijakan untuk menopang program pemulihan ekonomi nasional.
"Akan tetapi seiring dengan target pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 maka pendapatan negara kita kita harapkan tumbuh secara paralel," kata dia.
Sementara itu, belanja pemerintah tahun 2022 diharapkan tepat sasaran Dan optimal bagi pemulihan ekonomi nasional. Sebab, kata Muhidin, tahun 2022 adalah tahun terakhir pemerintah memiliki kesempatan melakukan kebijakan countercyclical dengan defisit APBN di atas 3 persen PDB.
BACA: Realisasi Belanja Infrastruktur Capai Rp 53,16 T, Begini Pesan Menteri Basuki
CAESAR AKBAR
