PPKM Darurat, Bos Kadin Minta Pengusaha Tak Abaikan Kesejahteraan Karyawan

Minggu, 4 Juli 2021 16:34 WIB

Ketua Kadin terpilih Arsjad Rasjid memberikan sambutan usai ditetapkan diri sebagai Ketua Umum Kadin terpilih periode 2021-2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 1 Juli 2021. Arsjad Rasjid resmi menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat pada Munas VIII di Kendari sedangkan Anindya Bakrie yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai ketua umum dipilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. ANTARA FOTO/Jojon

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengimbau para pengusaha tidak mengabaikan kesejahteraan karyawan selama PPKM Darurat. Menurut Arsjad Rasjid, karyawan harus tetap sejahtera, agar bisa maksimal ikut membantu perekonomian bangsa.

"Saya mengimbau kepada para pengusaha, agar hak-hak karyawan tetap dipenuhi. Biar bagaimanapun, kita butuh kontribusi dari semua pihak, termasuk para karyawan, untuk sama-sama membawa Indonesia keluar dari situasi ekonomi saat ini," ujar dia dalam keterangan tertulis, Ahad, 4 Juli 2021.

Arsjad Rasjid menyampaikan, Kadin Indonesia akan membantu pengusaha, agar pemerintah bisa memberikan vaksin ekonomi bagi pengusaha berupa stimulus yang dapat meringankan beban mereka sesuai dengan industri dan kondisi daerah masing-masing.

Secara umum, ia mengimbau semua pihak, termasuk para pengusaha, untuk mendukung suksesnya PPKM darurat di Jawa dan Bali, yang berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi dua peperangan sekaligus, yakni perang di bidang ekonomi yang antara lain diakibatkan oleh pandemi Covid-19, dan perang di bidang kesehatan. Kata dia, dua perang tersebut saling terkait.

Advertising
Advertising

"Semua usaha yang terkait dengan kesehatan mari kita ambil bagian nyata dalam perang ini, memastikan semua kebutuhan kesehatan masih dalam harga yang wajar sehingga masyarakat dapat membeli. Masyarakat juga diharapkan membeli semua barang sesuai kebutuhan,” ujar Arsjad.

PPKM darurat diputuskan Presiden RI Joko Widodo, untuk menekan tingkat penyebaran virus Covid-19, dengan cara membatasi mobilitas masyarakat. Jika pada kurun waktu 3 hingga 20 Juli tingkat penyebaran virus bisa ditekan, menurut Arsjad Rasjid, hal itu bisa menjadi modal yang sangat berharga, untuk memulihkan kondisi ekonomi bangsa.

"Jika tingkat penyebaran virus sukses ditekan serendah-rendahnya, maka ke depannya kita bisa lebih maksimal lagi bekerja di bidang kita masing-masing. Pada akhirnya, kita bisa lolos dari keadaan ekonomi saat ini," tutur Arsjad.

Ia mengakui bahwa tidak mudah untuk menjalani PPKM darurat. Ia yang juga berstatus sebagai pengusaha, juga merasakan dampak dari pandemi, dan PPKM darurat yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali.

"Kita semua merasakan dampaknya. Baik pengusaha besar, pengusaha kecil, termasuk para karyawan, juga merasakan dampaknya. Kami akui, hal ini tidak mudah. Tapi ini adalah bagian perjuangan kita, untuk sama sama berusaha agar kita semua bisa hidup normal, agar ekonomi Indonesia bisa seperti sedia kala," ujarnya.

Baca Juga: Terpopuler Bisnis: Bansos PPKM Darurat hingga Pesan Ketum Pemuda Pancasila

Berita terkait

Kronologi OTT Bendesa Adat Bali yang Diduga Peras Investor Rp10 Miliar

1 hari lalu

Kronologi OTT Bendesa Adat Bali yang Diduga Peras Investor Rp10 Miliar

Seorang Bendesa Adat Berawa di Bali berinisial KR diduga memerasa pengusaha demi memberikan rekomendasi izin investasi

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Peras Pengusaha yang Mau Investasi Kejati Bali: Baru Pertama Kali Terungkap

2 hari lalu

Bendesa Adat Peras Pengusaha yang Mau Investasi Kejati Bali: Baru Pertama Kali Terungkap

Kejaksaan Tinggi Bali melakulan operasi tangkap tangan terhadap Bendesa Adat yang diduga memeras seorang pengusaha.

Baca Selengkapnya

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

3 hari lalu

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar berhati-hati dalam pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara.

Baca Selengkapnya

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

3 hari lalu

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

Gelaran Solo Great Sale atau SGS kembali hadir di Kota Solo, Jawa Tengah, menyemarakkan bulan Mei 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

4 hari lalu

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP

Baca Selengkapnya

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Perumnas Penuhi Kebutuhan Rumah Bagi Pekerja

4 hari lalu

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Perumnas Penuhi Kebutuhan Rumah Bagi Pekerja

BPJS Ketenagakerjaan bersama Perum Perumnas menjalin sinergi dalam penyediaan hunian yang layak bagi pekerja.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

4 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Segini Jatah Bonus Tiap Pemain Timnas U-23 Indonesia

5 hari lalu

Segini Jatah Bonus Tiap Pemain Timnas U-23 Indonesia

Pengusaha beri Rp 23 miliar. Masing-masing pemain Timnas U-23 Indonesia akan dapat bonus berkisar Rp 605,2 juta.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

5 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

6 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya