Sebuah perahu mengangkut sejumlah wisatawan untuk menikmati Obyek Wisata Green Canyon di Pangandaran Jawa Barat, (9/10). Objek wisata yang terkenal dengan air sungai yang hijau, saat musim penghujan, kini menjadi keruh karena erosi di daerah hulu sungai. Tempo/Aris Andrianto
TEMPO.CO, Jakarta -Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat memastikan seluruh objek wisata di provinsi itu akan patuh terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang ditetapkan pada 3-20 Juli 2021.
"Jadi ini adalah untuk keselamatan masyarakat, Pak Gubernur Jabar juga telah menyampaikan urgensi apa. Tentu ada dampak bagi industri pariwisata tapi hal ini akan segera dikoordinasikan dengan pelaku industri dan dinas pariwisata di daerah untuk menyamakan visi," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Dedi Taufik, di Bandung, Jumat, 2 Juli 2021.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, kata Dedi, akan langsung berkoordinasi dengan pelaku industri pariwisata dan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut.
Menurut Dedi, kebijakan PPKM Darurat dari pemerintah pusat perlu ditopang oleh semua pihak dan ini tidak terlepas dari tujuan mengendalikan tingkat paparan Covid-19 dan juga mengurangi angka keterisian rumah sakit yang sudah tinggi.
"Jadi saya akan coba berkomunikasi dan mungkin nanti ada rapat khusus besok via zoom menyikapi penutupan tempat pariwisata sebagai bagian dari kebijakan PPKM Darurat. Ini langkah yang harus bisa kita hadapi sambil mencari solusi bagi para pelaku industri pariwisata agar tetap siap ketika pariwisata dibuka kembali," kata dia.
Sementara itu, lanjut Dedi, untuk promosi mengenai objek wisata di Jawa Barat masih bisa dilakukan melalui video yang diinisiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Dia mengatakan Disparbud Jawa Barat telah diminta untuk berpartisipasi memeriahkan HUT Republik Indonesia dengan mengirimkan konten video destinasi wisata dalam sebuah platform Rumah Digital Indonesia.
“Industri pariwisata akan tutup atau seperti apa nanti disesuaikan dengan aturan yang tertuang dalam PPKM darurat. Tapi, promosi mengenai destinasi wisata tetap bisa berjalan,” kata dia.
